KPK Beri Saran ke Mendagri Terkait Regulasi Dana Bansos

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, akan mengeluarkan peraturan menteri terkait regulasi pemberian dana bantuan sosial (Bansos). Mendagri menyambangi KPK untuk mendengar hasil kajian atas regulasi pemberian bansos.

"KPK kan ada bidang pencegahan jadi untuk perketat regulasi ini. Aturan tentang perizinan, supaya jangan terlalu banyak yang ditangkap. Jadi pencegahan diperlukan juga," kata Gamawan usai bertemu pejabat bidang pencegahan di Gedung KPK, Jumat (15/6/2012) sore.

Gamawan menjelaskan, KPK memberikan sejumlah masukan mengenai pengetatan regulasi agar bansos yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini harus bisa dipertangungjawabkan akuntabliitas pengaturan, termasuk bantuan kepada Ormas, LSM dan sebagainya. Itu semua siap dipertanggungjawabkan dan diaudit oleh BPK setiap tahun. Jadi kuncinya akuntabel, jangan pemerintah saja yang diaudit, orang yang menerima juga harus diaudit," terangnya.

Sementara itu Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Kemendagri akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Dalam kajiannya, KPK menekankan pada akuntabilitas anggaran bantuan sosial.

"KPK ada kajian yang dilakukan KPK berkaitan dengan penggunaan Bansos harus dilakukan transparan," ujar Johan.


(fdn/mok)