detikcom
Jumat, 15/06/2012 06:44 WIB

Demi Kemanusiaan, Biaya Masuk Fakultas Kedokteran Harus Paling Murah

Prins David Saut - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Ratusan juta rupiah untuk menjadi mahasiswa fakultas kedokteran di perguruan tinggi negeri di Indonesia bukanlah kabar baru. Namun, hal ini menjadi perhatian karena UU Badan Hukum Pendidikan telah dicabut.

"Saya kira pemerintah harus mengambil lebih banyak tindakan dan perhatian," kata pengamat pendidikan, Darmaningtyas, pada detikcom, Jumat (15/6/2012).

Darmaningtyas menjelaskan fakultas kedokteran seharusnya menjadi fakultas termurah di Indonesia. Pertimbangannya adalah demi kemanusiaan dan pelayanan profesi dokter itu sendiri.

"Seharusnya fakultas kedokteran tidak menjadi fakultas termahal, tapi termurah. Kedokteran untuk kemanusiaan, jadi diharapkan jadi dokter harus untuk pelayanan," harap Darmaningtyas.

Darmaningtyas menyangsikan Universitas Jenderal Soedirman yang mengklaim biaya masuk fakultas kedokterannya Rp. 0. Ia menduga biaya yang bisa disebut gratis tersebut hanya untuk satu hingga dua calon mahasiswa.

"Yang Rp. 0 itu berapa persen? Dari mahasiswa kalau dari satu atau dua orang bisa saja," ujar Darmaningtyas.

Pria yang berasal dari Yogyakarta ini juga mengkhawatirkan mahalnya biaya fakultas kedokteran di Indonesia. Biaya yang mahal tidak menentukan kapasitas kemampuan para calon dokter.Next

Halaman 1 2 3

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%