Detik.com News
Detik.com
Jumat, 15/06/2012 06:44 WIB

Demi Kemanusiaan, Biaya Masuk Fakultas Kedokteran Harus Paling Murah

Prins David Saut - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Ratusan juta rupiah untuk menjadi mahasiswa fakultas kedokteran di perguruan tinggi negeri di Indonesia bukanlah kabar baru. Namun, hal ini menjadi perhatian karena UU Badan Hukum Pendidikan telah dicabut.

"Saya kira pemerintah harus mengambil lebih banyak tindakan dan perhatian," kata pengamat pendidikan, Darmaningtyas, pada detikcom, Jumat (15/6/2012).

Darmaningtyas menjelaskan fakultas kedokteran seharusnya menjadi fakultas termurah di Indonesia. Pertimbangannya adalah demi kemanusiaan dan pelayanan profesi dokter itu sendiri.

"Seharusnya fakultas kedokteran tidak menjadi fakultas termahal, tapi termurah. Kedokteran untuk kemanusiaan, jadi diharapkan jadi dokter harus untuk pelayanan," harap Darmaningtyas.

Darmaningtyas menyangsikan Universitas Jenderal Soedirman yang mengklaim biaya masuk fakultas kedokterannya Rp. 0. Ia menduga biaya yang bisa disebut gratis tersebut hanya untuk satu hingga dua calon mahasiswa.

"Yang Rp. 0 itu berapa persen? Dari mahasiswa kalau dari satu atau dua orang bisa saja," ujar Darmaningtyas.

Pria yang berasal dari Yogyakarta ini juga mengkhawatirkan mahalnya biaya fakultas kedokteran di Indonesia. Biaya yang mahal tidak menentukan kapasitas kemampuan para calon dokter.Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%