detikcom
Kamis, 14/06/2012 09:06 WIB

UNS Tak Mau Paparkan Biaya Masuk Jalur Mandiri

Muchus Budi R. - detikNews
Solo - Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo tidak bersedia memberikan data harga seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) yang melalui jalur mandiri. Rektor mengatakan data harga telah tertera di web resmi UNS, namun setelah dicek data tersebut kosong. Sedangkan pihak humas universitas mangatakan biaya yang ditetapkan masih dalam pembahasan.

Ketika ditanya seputar pelaksanaan pendaftaran untuk mahasiswa baru jalur swadana, Rektor UNS, Ravik Karsidi, memaparkan pihaknya membuka pendaftaran pada tanggal 7-11 2012 Juli mendatang. Hasilnya akan diumumkan pada 14 Juli dan dilanjutkan registrasi bagi yang diterima pada 16-18 Juli lalu pemeriksaan dokumen dan tes kesehatan pada 19-20 Juli 2012.

Ketika ditanya berada biaya masing-masing jurusan yang dibuka jalur mandiri, Karsidi tidak memberikan jawaban rinci. Dia hanya mengatakan biaya paling mahal yang telah ditetapkan adalah untuk pendidikan kedokteran. Selanjutnya detikcom diminta membuka situs resmi UNS yang menurutnya telah memaparkan secara jelas dan gamblang semua biaya perkuliahan mahasiswa.

"Buka di web resmi kami saja. Semua tertera disana. Kami terbuka kok, transparan, jelas, dan gamblang. Yang jelas mulai tahun ini kami sudah akan menerapkan uang kuliah tunggal (UKT)," ujar Ravik, Rabu (13/6/2012).

Namun ketika detikcom membuka situs resmi UNS, data harga tersebut tidak diketemukan. Pada kolom biaya jalur SPBM Swadana dibiarkan kosong. Tidak ada satupun kolom pada jurusan yang dibuka jalur swadana yang terisi. Dalam kolom itu hanya diberi tanda khusus yang diberi catatan akan diinformasikan kemudian. lihat: http://www.spmb.uns.ac.id/file/2012/UKT_s1_rev.pdf

Sementara itu Humas UNS, Tundjung W Sutirto, juga tidak bisa memberikan jawaban ketika ditanya mengenai alasan biaya jalur swadana masih kosong padahal SPMB sudah dimulai. Dia bahkan memberikan jawaban singkat bahwa ketetapan biayanya belum fix. "Masih ada yang digodog dan belum fix. Masih akan dilakukan revisi," jawab Tunjung singkat kepada detikcom.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mbr/mad)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close