Keluarga Korban Sukhoi Sambut Baik Perhatian Pemerintah Beri Santunan

Jakarta - Menyusul langkah pemerintah yang akan memberikan santunan kemanusiaan kepada keluarga korban pesawat Shukoi SuperJet 100, pihak keluarga menyambut baik. Salah satunya adalah keluarga Sidup Usman, ayah Dewi Mutiara, korban meninggal kecelakaan pesawat Shukoi pada Mei lalu.

"Saya hargai perhatian pemerintah kepada keluarga, saya bersyukur pemerintah bisa memberikan perhatian kepada kami," ujar keluarga korban kecelakaan pesawat Shukoi, Sidup Usman, kepada detikcom, Selasa, (12/6/2012).

Menurut Sidup, rencana pemberian santunan itu dijadwalkan besok di Gedung Kemenkokesra, sesuai dengan undangan yang diterima oleh pihak keluarga.

"Undangan diterima keluarga melalui sms dari kemenkokesra, agar keluarga korban besok (hari ini) datang jam 09.30 WIB di gedung Kemenkokesra, untuk penyerahan santunan," tuturnya.

Namun pihaknya belum mengetahui berapa nominal santunan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada pihak keluarga.

"Nominalnya saya belum tahu. Baru hanya diminta persyaratannya, seperti Kartu Keluarga asli, akta kelahiran, serta surat keterangan waris dari kelurahan dan kecamatan,"jelas Sidup.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan EE Mangindaan beserta Menko Kesra Agung Laksono, berencana akan memberikan santunan kemanusiaan kepada keluarga korban kecelakaan pesawat Shukoi senilai Rp 50 Juta.

"Dalam waktu dekat pemerintah yaitu Menteri Perhubungan bersama Menkokesra akan memberikan santunan kemanusiaan sebesar Rp 50 juta dari Jasa Raharja kepada keluarga korban di Kantor Kementerian Perhubungan," ujar Humas Kementerian Perhubungan, Bambang S Ervan, di ruang Pusat Komunikasi Publik, Kemenhub, Jakarta, (11/6).

Selain asuransi kemanusiaan, keluarga korban juga akan menerima asuransi dari pihak Shukoi senilai Rp. 1,25 miliar. Asuransi itu rencana akan diberikan pada awal Juli ini.

"Pihak Sukhoi sudah mendatangi keluarga korban. Tujuannya, pihak Sukhoi langsung menyampaikan rasa duka cita terkait kecelakaan dan dalam rangka menyelesaikan asuransi. Dua Minggu paling lambat proses inventarisasi dan administrasi. Nah, awal bulan Juli baru bisa diselesaikan," kata Bambang, (11/6) lalu.

(rmd/rmd)