detikcom
Rabu, 13/06/2012 05:50 WIB

Polemik 'Berkumis', Panwaslu Hadirkan Ahli Periklanan Untuk Mediasi

Muhammad Iqbal - detikNews
Hendardji Supanji
Jakarta - Polemik tagline iklan 'Jakarta Jangan Berkumis' milik pasangan Calon Gubernur DKI, Hendardji-Riza masih berlanjut. Setelah rapat mediasi yang digelar KPU DKI bersama tim Hendardji-Riza dan Foke-Nara tak menemui titik terang pada Selasa (5/6) lalu, besok Panwaslu akan kembali mendudukkan mereka bersama saksi ahli.

"Kamis (14/6) pukul 15.00 WIB, kami akan mengadirkan timses dari Hendardji-A Riza dan timses Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Pertemuan itu pertemuan terakhir mediasi," ujar Ketua Panwaslu Ramdhansyah kepada wartawan dikantor KPU DKI Jakarta, jalan Budi Kemulyaan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (12/6/2012).

Menurutnya, dalam pertemuan hari ini Panwaslu akan menghadirkan para ahli yang mengetahui jelas tentang tagline kampanye dalam Pilgub. Pertemuan itu akan digelar di kantor Panwaslu DKI Jakarta, jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat.

"Sejumlah ahli itu adalah ahli periklanan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia dan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ)," terang Ramdhansyah.

"Nanti itu akan ada keputusan. Apakah tagline itu bisa dipakai atau tidak di masa kampanye," tambahnya.

Sebelumnya, cagub DKI dari jalur independen Hendardji Soepandji, dalam kampanye di sejumlah tempat mengatakan dirinya berjanji akan membuat Jakarta tidak berantakan, kumuh dan miskin atau disingkat 'berkumis'.

"Jakarta jangan berkumis; berantakan, kumuh dan miskin." kata Hendardji.

Statemen ini dibalas Fauzi Bowo yang terkenal dengan kumis tebalnya. "Kumis ini bisa jadi ikon kuat jadi gubernur untuk membasmi kemiskinan dan kekumuhan itu," ujarnya.

(rmd/rmd)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel