Selasa, 12/06/2012 01:02 WIB
Tuntutan Tak Digubris, Petani Padang Lawas Jahit Mulut
Petani Jahit Mulut/ Khairul
Ada dua petani yang melakukan aksi jahit mulut itu pada Senin (11/6/2012) malam. Masing-masing. Norman Sidabutar (36) dan H Silitonga (32).
Penjahitan itu dilakukan di salah satu klinik kesehatan di Medan. Mereka tidak bersedia menyebut lokasi, sebab berkaitan dengan konsekuensi yang mungkin dihadapi paramedis yang menjahit mulut ketiga petani tersebut.
Setelah mulutnya dijahit, kedua petani itu kembali bergabung dengan rekan-rekannya sesama pemogok makan yang tidur di tenda plastik di depan DPRD Sumut, Jl. Imam Bonjol, Medan.
Irfan Fadilamawi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang menjadi pendamping kegiatan aksi menyatakan, aksi jahit mulut dilakukan petani karena ternyata aksi mogok makan tidak mendapat tanggapan dari DPRD Sumut. Padahal aksi itu berlangsung di depan gedung dewan.
”Kita berharap DPRD Sumut merespon persoalan yang dihadapi warga," ujar Irfan.
Aksi mogok makan sudah memasuki hari keenam sejak dimulai 6 Juni lalu. Tercatat sudah tiga peserta mogok makan yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatan memburuk.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes warga di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Menurut warga, lahan mereka yang luasnya sekitar 1.500 hektar direbut dua perusahaan perkebunan, PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan dan PT Sumatera Silva Lestari
(SSL).
Penyerobotan warga oleh kedua perusahaan itu juga diikuti dengan tindakan membakar rumah dan merusak tanaman perkebunan milik warga. Mereka menuntut DPRD Sumut menuntaskan masalah itu dan melepaskan seorang koleganya yang ditahan Polres Tapanuli Selatan.
Ikuti berbagai peristiwa hangat yang terjadi hari ini di "Reportase Sore", Pukul 16.30 WIB, Hanya di TRANS TV
(rul/mpr)
Baca Juga
Twitter Recommendation
-
Singapura 'Dikepung' Asap dari Indonesia, Menhut: Kita Terus Berusaha!
479 share this. -
Gantikan Bajaj Butut, Pemprov DKI Siapkan Bajaj Listrik Swedia
301 share this. -
PNS di Ciamis Diciduk Polisi Saat Hisap Ganja
300 share this. -
Langkah Jokowi Batasi Jam Kelab Malam Diapresiasi KPAI
266 share this. -
Tahun Depan PRJ Lebih Baik Diadakan di 5 Kota Madya DKI Jakarta
245 share this.
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru
Indeks Berita ยป
-
Kamis, 20/06/2013 13:42 WIB
Antasari Tidak Kecewa JK Batal Menghadiri Sidang di MK
-
Kamis, 20/06/2013 13:40 WIB
'Pasukan Kuning' Diharapkan Siap Sedia di Malam Muda Mudi 22 Juni
-
Kamis, 20/06/2013 13:39 WIB
PPP Tunggu SBY Resmi 'Ceraikan' PKS
-
Kamis, 20/06/2013 13:30 WIB
8 Fakta Kasus Cebongan
-
Kamis, 20/06/2013 13:29 WIB
Bhatoegana: PKS Tak Jelas Jenis Kelaminnya
-
Kamis, 20/06/2013 11:52 WIB
Ahok Ganjar Juru Kunci Makam Tubagus Angke Hadiah Umroh
-
Kamis, 20/06/2013 12:26 WIB
Respons Meyakinkan Serda Ucok Cs Setelah 2 Jam Berdiri Dengarkan Dakwaan
-
Kamis, 20/06/2013 12:58 WIB
Foto Close-up Hingga Berjas, Ini Gaya Caleg Artis PAN di Daftar KPU
-
Kamis, 20/06/2013 12:45 WIB
Foto dengan Fathanah di Rutan, Sefti Mengaku Salah
-
Kamis, 20/06/2013 10:55 WIB
Sindiran Kocak Jokowi untuk Metromini dan Kopaja Buluk
-
Kamis, 20/06/2013 11:00 WIB
Cerita Salah Jawab Serda Ucok 'Sang Eksekutor' Penyerangan LP
-
Kamis, 20/06/2013 13:01 WIB
Wasekjen PD: Sayonara, PKS!
-
Kamis, 20/06/2013 12:33 WIB
Punya Banyak Perusahaan Sawit di Sumatera, Singapura Harus Introspeksi
-
434 Komentar
-
357 Komentar
-
223 Komentar
-
201 Komentar
-
195 Komentar
-
193 Komentar
-
183 Komentar
-
178 Komentar
-
Rabu, 19/06/2013 14:22 WIB
Penerus Mega di PDIP
Effendi Simbolon Buka-bukaan Soal Prospek Politik Prananda dan Puan
Prananda dan Puan Maharani disebut-sebut disiapkan menjadi penerus tahta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Anak kedua Mega, Prananda (43), diyakini sebagia pembawa ideologi kakeknya, Bung Karno.
ProKontra
Index »
Jokowi Lebih Dahsyat Nyapres di 2019
Pro
Kontra
MustRead
close
-
Kamis, 20/06/2013 11:09 WIB
Kedatangan Komnas HAM Disoraki Massa Pendukung Kopassus
-
Kamis, 20/06/2013 11:06 WIB
Perusahaan Sawit yang Tercatat di Singapura Bantah Bakar Lahan di Sumatera
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · Kolom Kita · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer



_10.gif)










_3.gif)

Mudik selalu dirindukan bagi setiap perantau. Tak terkecuali bagi Dirjen Perhubungan Darat Soeroyo Alimoeso. Beliau curhat tentang dirinya yang tidak pernah mudik dan susahnya mengatur pemudik.
Giatnya Pemerintah memperjuangkan munculnya regulasi (Peraturan Menteri Perindustrian) tentang Low Cost and Green Car (LCGC) bersama-sama DPR-RI membuktikan bahwa Pemerintah sekarang tidak pro angkutan umum.

