KaBIN: Teror Papua untuk Curi Perhatian Internasional

Jakarta - Serangkaian aksi teror sejak akhir Mei 2012 diduga dilakukan untuk mencuri perhatian dunia internasional atas keadaan Papua. Teror dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan dukungan kelompok politik perkotaan yang menginginkan Papua merdeka.

"BIN punya indikasi yang kuat kelompok bersenjata itu sekarang merapat ke kota untuk bersatu dengan front politik yang ada di tengah kota itu sendiri untuk melakukan teror kepada masyarakat di dalam rangka mereka mendapatkan perhatian dari dunia internasional," kata Marciano usai mengikuti rapat dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2012).

Dengan cara melakukan teror, jurnalis dari media internasional akan memberikan perhatian terhadap kondisi Papua.

Selain itu, isu pelanggaran HAM dalam upaya penindakan pelaku teror, sebut Marciano juga akan menjadi sorotan internasional.

"Kemudian juga menarik perhatian masalah orang-orang yang atau kelompok-kelompok selalu berkonsentrasi dalam pelanggaran itu sendiri. Itu tujuannya itu, sehingga teror itu dilakukan," imbuhnya.

Soal sinergi kelompok bersenjata dengan kelompok sipil di perkotaan, BIN menduga hal itu terjadi karena kesamaan tujuan yakni mengukuhkan Papua merdeka.

"Ada beberapa orng yang ingin merdeka dan selalu mempublikasikan dirinya dan selalu muncul dalam beberapa event, keinginan mereka untuk merdeka dan kelompok bersenjata ini juga ingin merdeka, dan mereka linked-up memberikan teror di dalam kota," pungkasnya.

Marciano yakin Polri akan mengungkap pelaku teror penembakan. Sementara BIN masih mengidentifikasi kelompok perkotaan yang juga terlibat dalam aksi teror.

"Penanganan lanjutannya ya kita terus cari. Setelah kita tahu, kita duga, kelompok ini dari mana, bersinergi dari mana, ya tokoh-tokohnya yang kita informasikan nanti," ujar dia.

Namun Marciano menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan hukum setelah terkumpul bukti dugaan keterlibatan kelompok tertentu dalam kasus teror di Papua.

"Kita harus dapatkan fakta-fakta dan data yang kuat sebelum melakukan tindakan hukum," katanya.

(fdn/aan)