detikcom
Senin, 11/06/2012 14:48 WIB

Polda Bengkulu Tangkap 5 Calo Akpol Asal Cianjur

Andri Haryanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Polda Bengkulu menangkap 5 orang pegawai swasta yang mengaku mampu meluluskan peserta Akademi Kepolisian (Akpol) tanpa ujian. Syaratnya, peserta mampu menyediakan Rp 150-300 juta.

"Yang bersangkutan mengaku atas nama Kabiro SDM Polda Bengkulu, mengaku bisa membantu, menjamin kelulusan anaknya," kata Karo Penmas Polri, Brigjen Pol M Taufik, di Jakarta, Senin (11/6/2012).

Modus yang dilakukan 5 tersangka adalah dengan meminta sejumlah uang kepada korbannya senilai ratusan juta.

"Pelaku meyakinkan korbannya dengan menyiapkan sejumlah rupiah, ada Rp 300 juta bahkan 150 juta," ungkap Taufik.

Lima tersangka tersebut adalah AA, T, H, A alias N, A alias U, dan AI alias I. Mereka mencari korbannya melalui data peserta yang ada di situs kepolisian. Dari data yang didapatkan kelompok tersebut, mereka menelepon korbannya yang ada di Bengkulu.

"Korban sudah sempat menyerahkan uangnya sebanyak Rp 150 juta," kata Taufik.

Berdasarkan pemberitaan serupa yang pernah dilansir Polri, korban akhirnya melapor ke pihak berwajib. Setelah diselidiki, para pelaku berada di Karang Tengah, Cianjur, Jawa Barat.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%