Senin, 11/06/2012 07:51 WIB

Diduga Pesta Sabu, Wakil Bupati Luwu Ditangkap Polisi Makassar

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Jakarta - Wakil Bupati Luwu, Syukur Bijak digerebek Satuan Narkoba Polrestabes Makassar bersama 6 orang rekannya, di kompleks Villa Mutiara, Makassar, Sabtu pukul 21.00 Wita (9/6/2012). Ketujuh orang ini diduga kuat baru saja berpesta sabu.

Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Chevy Ahmad yang ditemui detikcom di Polrestabes Makassar, Jl Ahmad Yani, senin (11/6/2012), menyebutkan ketujuh tersangka pengguna, termasuk Syukur kini diperiksa secara intensif di Polrestabes Makassar.

"Berdasarkan informasi masyarakat, tim kami melakukan penangkapan pada seorang public figure bersama 6 orang lainnya, dengan barang bukti alat isap sabu dan sachet kosong, apakah mereka terlibat atau tidak kami menunggu hasil Laboratorium," ujar Chevy.

Chevy menambahkan, pihaknya tidak akan mempeti-eskan kasus penangkapan Wakil Bupati Luwu yang juga Ketua DPD II Demokrat Luwu dan rekan-rekannya ini, jika memang hasil pemeriksaan urine dan darah ketujuh tersangka membuktikan ketujuhnya terbukti menggunakan sabu.

Hingga kini ketujuh tersangka masih diambil keterangannya, dalam kurun waktu 3x24 jam di ruang Satnarkoba Polrestabes Makassar. Berdasarkan informasi orang dalam kepolisian, kelompok Syukur Bijak ini memang dikategorikan target operasi (TO) yang sudah lama diincar polisi.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mna/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%