Senin, 11/06/2012 01:00 WIB
Mari Sukseskan Sensus Pajak Nasional, Wujud Ketaatan Kita Membayar Pajak
Menyadari masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, maka pemerintah melaksanakan kegiatan Sensus Pajak Nasional. Dengan kegiatan ini diharapkan semua orang atau badan usaha yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak, dapat melaksanakannya sesuai ketentuan perpajakan.
Sensus Pajak Nasional pada hakikatnya untuk menegakkan keadilan. Sungguh tidak adil apabila ada masyarakat yang telah membayar pajak tapi masih ada juga masyarakat yang belum membayar pajak. Seharusnya masyarakat memiliki rasa bangga ketika telah memenuhi kewajibannya membayar pajak. Melalui Sensus Pajak Nasional yang dilaksanakan pemerintah, diharapkan seluruh masyarakat bisa mewujudkan rasa bangga bayar pajak. Mari kita sukseskan Sensus Pajak Nasional. Ayo Peduli Pajak!
Sekilas Sensus Pajak Nasional
Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sensus Pajak Nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk :
- Perluasan basis pajak
- Peningkatan penerimaan pajak
- Peningkatan jumlah penerimaan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh (Pajak Penghasilan)
- Pemutakhiran data Wajib Pajak
- Pendataan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- Konsultasi perpajakan;
- Sosialisasi hak dan kewajiban Wajib Pajak; dan
- Pengawasan kepatuhan kewajiban Wajib Pajak.
Dasar Hukum Sensus Pajak Nasional
Dasar hukum pelaksanaan Sensus Pajak Nasional adalah sebagai berikut:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentangPajak Bumidan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994/li>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.
Roda pembangunan nasional dapat terus bergerak dan perekonomian Negara dapat terus tumbuh karena adanya penerimaan negara. Semakin besar penerimaan Negara tentuakan semakin banyak fasilitas publik yang dapat disediakan pemerintah. Penerimaan Negara dapat ditingkatkan jika ada perluasan basis pajak. Perluasan basis pajak tersebut dapat diwujudkan jika terdapat data yang akurat mengenai potensi pajak. Itulah mengapa Sensus Pajak Nasional sangat diperlukan agar keadilan dan kesejahteraan rakyat terwujud melalui pengunaan uang pajak.
Manfaat Sensus Pajak Nasional
Berikut ini manfaat yang diharapkan dari penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional :
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional
- Mewujudkan keadilan bagi Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakan
- Mengurangi ketergantungan pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari pinjaman/utang
- Mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik dengan kemandirian bangsa
- Meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia
Sasaran Sensus Pajak Nasional adalah bagi mereka yang :
- Belum ber-NPWP, diberikan NPWP
- Belum bayar pajak, agar membayar pajak
- Belum menyampaikan SPT, agar menyampaikan SPT
- Memiliki utang pajak, agar melunasinya
- Belum optimal membayar pajak, agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan
Untuk lebih jelasnya, ikuti tautan ini. Bangga Bayar Pajak!
(adv/adv)
Twitter Recommendation
-
Polri Tugasnya untuk Kemanusiaan, Bukan Berbisnis!
812 share this. -
PPATK: Fathanah Alirkan Dana ke 40 Lebih Perempuan
640 share this. -
Duh! Gadis 16 Tahun di Australia Diperkosa Bergiliran oleh 3 Pria
575 share this. -
Wanita Muda di Semarang Ditemukan Tewas dengan Luka di Tubuhnya
527 share this. -
Samad: Bila Diminta Polri, KPK Akan Beri Bantuan Usut Aiptu Labora
429 share this.
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Advertorial Lainnya
Indeks Advertorial ยป
-
Jumat, 17/05/2013 07:00 WIB
Siap-siap Palembang, Jembatan Ampera Akan Punya Wajah Baru
-
Kamis, 16/05/2013 01:00 WIB
Mudahnya Transfer Online Ke Berbagai Bank dengan mandiri mobile
-
Rabu, 15/05/2013 01:00 WIB
Cara Mudah Dapatkan Manfaat Buah
-
Selasa, 14/05/2013 01:00 WIB
Kata Siapa Lensa Kontak Itu Gak Nyaman?
-
Senin, 20/05/2013 21:34 WIB
Pelaku yang Diduga Potong Alat Kelamin Abdul Muhyi Seorang Perempuan
-
Senin, 20/05/2013 21:23 WIB
Polisi Tangkap Pelaku yang Diduga Potong Alat Kelamin Abdul Muhyi
-
Senin, 20/05/2013 22:31 WIB
Otoritas Bandara Selidiki Malaysia Airlines yang Hampir Salah Mendarat
-
Senin, 20/05/2013 22:07 WIB
Selisih 23 Suara, Romi-Harno Menangkan Kursi Wali/Wawali Kota Palembang
-
Senin, 20/05/2013 20:27 WIB
Pesawat Malaysia Airlines Hampir Salah Mendarat di Bandara Kuala Namu
-
Senin, 20/05/2013 21:09 WIB
Warga Klender Minta Jokowi Selesaikan Sengketa Tanah di Gusti Ngurah Rai
-
Senin, 20/05/2013 22:54 WIB
Kurikulum 2013 Diprioritaskan untuk Sekolah Eks RSBI & Akreditasi A
-
Senin, 20/05/2013 20:59 WIB
Dirjen Pajak Minta KPK Usut Pengakuan Tersangka Suap Eko Darmayanto
-
353 Komentar
-
234 Komentar
-
228 Komentar
-
210 Komentar
-
206 Komentar
-
204 Komentar
-
198 Komentar
-
174 Komentar
-
Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
ProKontra
Index »
Usut Aiptu Labora, Polri Jangan Ciut Usut Rekening Gendut Jenderal
Pro
Kontra
Cari Penawaran Terbaik di Sini
Info Promosi Travel
- Rp 2,837.000
- Rp .000
MustRead
close
-
Senin, 20/05/2013 17:12 WIB
Johan Budi: KPK Belum Peroleh Data Aliran Dana Fathanah ke PKS
-
Senin, 20/05/2013 17:00 WIB
Dituding Singkap Rok Siswi SD, FS Mengaku Bantu Bukakan Sepatu
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · Kolom Kita · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer







_5.gif)





Kenikmatan nasi goreng khas Indonesia juga tak bisa disangkal Mikhail Kouritsyn. Setiap mampir ke Indonesia, orang Rusia ini takkan lupa menyantapnya.
Dalam Forum Newsmaker Thomson Reuters di Singapura, beberapa waktu lalu, SBY lebih memilih pembangunan yang tak melulu tergantung pada sistem kapitalisme (pasar bebas) atau sosialisme (anti pasar). Jalan ketiga yang menjadi antithesis dari keduanya dianggap SBY lebih pas untuk konteks Indonesia.

