Minggu, 10/06/2012 13:25 WIB

JPPR: KPU DKI Harus Selesaikan DPT Bermasalah

Septiana Ledysia - detikNews
Jakarta, - Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada DKI muncul karena amburadulnya sistem administrasi kependudukan. Jika polemik DPT ini ingin segera selesai, KPU disarankan untuk sungguh-sungguh melakukan verifikasi kependudukan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

"Satu-satunya harapan agar DPT tidak bermasalah, adalah KPU melalui petugas di kecamatan dan kelurahan secara sungguh-sungguh memverifikasi DPT itu," ujar Manajer Advokasi dan Pendidikan Pemilih pada Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk 'Mengurai Carut Marut DPT Pemilukada DKI' di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/6/2012).

Sunanto mengatakan problema DPT pemilukada terjadi karena tidak terintegrasinya antara undang-undang dengan peraturan KPU dalam sistem pemutakhiran pilkada. Dia mencontohkan data yang menjadi acuan dalam penetapan DPT.

Dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa data pemilu terakhir adalah yang menjadi acuan dalam pemutakhiran DPT pemilukada.

Sementara dalam peraturan KPU No 12 tahun 2010, disebutkan jika Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) adalah yang menjadi acuan dalam pemilukada. Kalau DP4 yang diserahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang disaring dari data kependudukan adalah yang menjadi acuan pemutakhiran, maka maklum jika DPT menjadi bermasalah karena DP4 itu sendiri bermasalah.

"Diakui atau tidak data, kependudukan kita masih kacau balau. Apalagi Jakarta adalah ibukota yang menjadi daya tarik masyarakat untuk datang berbisnis membutuhkan identitas KTP Jakarta. Kalau itu terjadi, maka tentu masih banyak KTP ganda di Jakarta," tuturnya.

Menurutnya, bukan hal aneh bila dalam penyusunan DPT pun, hal yang sama (pemilih ganda) bisa terjadi. Sebab dalam penyusunan DPT memang modal dasarnya adalah data kependudukan yang notabene validitasnya juga bermasalah.

"Terlepas masih buruknya sistem administrasi kependudukan kita, munculnya kekacauan DPT tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan DPT," pungkas Sunanto.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rmd/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%