Detik.com News
Detik.com
Minggu, 10/06/2012 13:25 WIB

JPPR: KPU DKI Harus Selesaikan DPT Bermasalah

Septiana Ledysia - detikNews
JPPR: KPU DKI Harus Selesaikan DPT Bermasalah
Jakarta, - Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada DKI muncul karena amburadulnya sistem administrasi kependudukan. Jika polemik DPT ini ingin segera selesai, KPU disarankan untuk sungguh-sungguh melakukan verifikasi kependudukan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

"Satu-satunya harapan agar DPT tidak bermasalah, adalah KPU melalui petugas di kecamatan dan kelurahan secara sungguh-sungguh memverifikasi DPT itu," ujar Manajer Advokasi dan Pendidikan Pemilih pada Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk 'Mengurai Carut Marut DPT Pemilukada DKI' di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/6/2012).

Sunanto mengatakan problema DPT pemilukada terjadi karena tidak terintegrasinya antara undang-undang dengan peraturan KPU dalam sistem pemutakhiran pilkada. Dia mencontohkan data yang menjadi acuan dalam penetapan DPT.

Dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa data pemilu terakhir adalah yang menjadi acuan dalam pemutakhiran DPT pemilukada.

Sementara dalam peraturan KPU No 12 tahun 2010, disebutkan jika Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) adalah yang menjadi acuan dalam pemilukada. Kalau DP4 yang diserahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang disaring dari data kependudukan adalah yang menjadi acuan pemutakhiran, maka maklum jika DPT menjadi bermasalah karena DP4 itu sendiri bermasalah.

"Diakui atau tidak data, kependudukan kita masih kacau balau. Apalagi Jakarta adalah ibukota yang menjadi daya tarik masyarakat untuk datang berbisnis membutuhkan identitas KTP Jakarta. Kalau itu terjadi, maka tentu masih banyak KTP ganda di Jakarta," tuturnya.

Menurutnya, bukan hal aneh bila dalam penyusunan DPT pun, hal yang sama (pemilih ganda) bisa terjadi. Sebab dalam penyusunan DPT memang modal dasarnya adalah data kependudukan yang notabene validitasnya juga bermasalah.

"Terlepas masih buruknya sistem administrasi kependudukan kita, munculnya kekacauan DPT tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan DPT," pungkas Sunanto.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rmd/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%