Wamen Jadi Jabatan Politis, Kabinet Hasil Pilpres 2014 Kian Rentan Politik Balas Budi

Jakarta - Sesuai amar putusan MK, kini wakil menteri merupakan jabatan politis dan pejabatnya jadi anggota kabinet. Situasi berpeluang membuat formasi kabinet pemerintahan hasil Pilpres 2014 semakin rawan tawar menawar akomodasi politik antara presiden terpilih dengan wapres dan parpol koalisi pendukungnya alias politik balas budi.

"Makanya presiden mendatang harus mampu menghadapi tawar menawar akomodasi politik dalam kabinet. Kalau pos wamen juga hasil tawar menawar politik, seketika dia akan kehilangan legitimasi dan ditinggalkan publik," ujar Buharnudin Muhtadi kepada detikcom, Sabtu (9/6/2012).

Pengamat politik dari LSI ini membenarkan bahwa setelah posisi wakil menteri menjadi jabatan politis, proses pengadaan dan rekrutmennya akan menjadi sama dengan menteri. Pengadaan pos wamen di kementerian bisa saja diada-adakan demi mengakomodir keinginan partai politik menempatkan kadernya di dalam kabinet atau sebagai 'balas budi' bagi anggota tim sukses.

Memang benar bahwa penyusunan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Secara normatif, selaku presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat memiliki posisi tawar yang lebih tinggi terharap partai-partai politik anggota koalisi yang mengusungnya.

"Maka seharusnya presiden punya wibawa untuk tidak mau didikte partai politik. Tapi itu kan hanya di atas kertas," sambungnya.

Lebih lanjut Burhanudin berharap, meski wakil menteri merupakan jabatan politik namun proses rekrutmennya tetap mengadopsi yang berlaku selama ini. Bahwa keperluan mengangkat wakil menteri berdasarkan pada kebutuhan beban tugas kementerian bersangkutan dan pejabatnya memiliki kapabilitas teknis yang sesuai untuk menangai pekerjaan tersebut.

"Dan yang paling penting bukan representasi dari parpol sehingga loyalitas penuh kepada pemerintahan. Kalau menteri dari parpol kan meski punya kapasitas dan integritas, tapi loyalitasnya ganda," sambungnya.

(lh/ahy)