Sabtu, 09/06/2012 08:13 WIB

BNP2TKI Dinilai Tak Serius Lindungi TKI di Suriah

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Foto: TKI/detikcom
Jakarta - Kondisi Suriah yang makin tidak menentu membuat Pemerintah Indonesia mengevakuasi WNI, termasuk buruh migran. Komisi I DPR memandang BNP2TKI tak serius melindungi TKI di Suriah.

"BNP2TKI dan PJTKI tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemenlu RI saat ini siap mengevakuasi 12.600 TKW dari Suriah , tapi sampai saat ini seperti biasanya tidak punya data yang akurat siapa dan dimana mereka , termasuk kacau balaunya pelayanan asuransi yang menjadi hak mereka . Sampai saat ini Kemenlu dibantu tim TNI dan BIN , telah membuka posko utama di 3 tempat . Di Damaskus ( KBRI ) , di perbatasan Turki ( Allepo ) dan di wilayah barat yang bisa disebrangkan lewat laut ( Lattaqia )," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddink, kepada detikcom, Sabtu (9/6/2012).

Menurut Tubagus, TKI akan dievakuasi dengan 4 skenario , pertama dalam situasi kondusif dari daerah tertentu dengan cara reguler lewat darat , kedua bila lewat darat tak memungkinkan maka akan lewat udara dengan menggunakan pesawat reguler. Ketiga bila pesawat reguler tak mungkin maka akan digunakan pesawat carter , keempat bila kemudian dinyatakan sebagai no fly zone, maka akan dijemput di titik-titik tertentu di perbatasan yang telah disiapkan ( Libanon dan Yordan ) .

"Sampai saat ini baru berhasil dievakuasi sebanyak 273 WNI ( 233 TKW dan 40 mahasiswa ) . Hambatan utama yang dialami , pertama karena tak adanya data dimana mereka berada , kedua hambatan transportasi dan komunikasi ( karena ada beberapa daerah yang ditutup ) , ketiga adalah masalah izin , karena tidak semua TKI mendapat izin dari tempat mereka bekerja ," protesnya.

Sebenarnya Komisi I DPR telah menyetujui penggunaan anggaran perlindungan WNI tahun ini sebesar Rp 29 miliar , dan bisa ditambah sesuai kebutuhan di lapangan. Komisi I pun meminta agar pemerintah juga sungguh-sungguh dan bekerja keras melakukan evakuasi WNI dan memberikan perlindungan optimal kepada mereka .

"Komisi I akan terus memonitor operasi evakuasi WNI dari Suriah dengan intensif agar evakuasi dapat dilaksanakan sebaik mungkin,"tandasnya.

(van/van)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Usut Aiptu Labora, Polri Jangan Ciut Usut Rekening Gendut Jenderal

    Polisi sangat blak-blakan mengungkap kasus rekening gendut yang dimiliki oleh Anggota Polres Raja Ampat, Papua, Aiptu Labora Sitorus. Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurahman mengatakan Polri juga harus terbuka dan berani jika itu menyangkut rekening para jendral. Bila Anda setuju dengan pernyataan Hamidah Abdurahman, pilih Pro!
    Pro
    0%
    Kontra
    100%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel