Detik.com News
Detik.com
Rabu, 06/06/2012 15:43 WIB

ICW akan Buka Posko Pengaduan Pungutan Biaya Masuk Sekolah

Ahmad Toriq - detikNews
Halaman 1 dari 2
ICW akan Buka Posko Pengaduan Pungutan Biaya Masuk Sekolah Ilustrasi (dok detikcom)
Jakarta - Berdasarkan Permendikbud No 60 tahun 2011, sekolah yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang melakukan pungutan kepada siswa, utamanya saat pendaftaran masuk. Jika menemukan pelanggaran, selain bisa mengadu langsung ke Kemendikbud di email pengaduan@kemdikbud.go.id, Anda juga bisa mengadu ke Indonesia Corruption Watch (ICW).

"Seharusnya peraturan itu efektif ya, karena memang berdasarkan peraturan, sekolah tidak boleh memungut biaya masuk, terutama untuk SD dan SMP," kata Tim Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari, di kantornya, Jl Kalibata Timur IVD, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2012)

Jika pun masih ada masyarakat yang menemukan sekolah yang meminta pungutan kepada siswanya, Tari mengatakan dapat mengadu ke ICW. Ia dan tim dari ICW akan melakukan konfirmasi dan meneruskan laporan masyarakat ke Kemendikbud.

"Kita akan konfirmasi dan teruskan ke Kemendikbud," ujarnya.

Tari menjelaskan ICW akan membuka posko untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Letak dan bentuk poskonya masih sama seperti posko pengaduan pelanggaran ujian nasional (UN).

"Posko resminya memang belum dibuka. Tapi kalau ada pengaduan untuk di Jakarta bisa datang atau telepon ke ICW. Selain itu kita menyebar jaringan di beberapa daerah seperti di Sulawesi Tenggara, di NTT, NTB," paparnya.

Menemukan pelanggaran dan ingin mengadu? Anda bisa datang langsung ke kantor ICW atau menghubungi ICW di nomor 085215327964 dengan contact person Jumono.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%