Rabu, 06/06/2012 15:43 WIB

ICW akan Buka Posko Pengaduan Pungutan Biaya Masuk Sekolah

Ahmad Toriq - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ilustrasi (dok detikcom)
Jakarta - Berdasarkan Permendikbud No 60 tahun 2011, sekolah yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang melakukan pungutan kepada siswa, utamanya saat pendaftaran masuk. Jika menemukan pelanggaran, selain bisa mengadu langsung ke Kemendikbud di email pengaduan@kemdikbud.go.id, Anda juga bisa mengadu ke Indonesia Corruption Watch (ICW).

"Seharusnya peraturan itu efektif ya, karena memang berdasarkan peraturan, sekolah tidak boleh memungut biaya masuk, terutama untuk SD dan SMP," kata Tim Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari, di kantornya, Jl Kalibata Timur IVD, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2012)

Jika pun masih ada masyarakat yang menemukan sekolah yang meminta pungutan kepada siswanya, Tari mengatakan dapat mengadu ke ICW. Ia dan tim dari ICW akan melakukan konfirmasi dan meneruskan laporan masyarakat ke Kemendikbud.

"Kita akan konfirmasi dan teruskan ke Kemendikbud," ujarnya.

Tari menjelaskan ICW akan membuka posko untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Letak dan bentuk poskonya masih sama seperti posko pengaduan pelanggaran ujian nasional (UN).

"Posko resminya memang belum dibuka. Tapi kalau ada pengaduan untuk di Jakarta bisa datang atau telepon ke ICW. Selain itu kita menyebar jaringan di beberapa daerah seperti di Sulawesi Tenggara, di NTT, NTB," paparnya.

Menemukan pelanggaran dan ingin mengadu? Anda bisa datang langsung ke kantor ICW atau menghubungi ICW di nomor 085215327964 dengan contact person Jumono.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%