Rabu, 06/06/2012 11:39 WIB

Wakil Wali Kota Cilegon Diperiksa KPK

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Wakil Wali Kota Cilegon, Edi Hariadi, akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan trestle (tiang pancang) dermaga pelabuhan Kubangsari, Cilegon, Banten.

"Pada hari ini, penyidik KPK memanggil yang bersangkutan sebagai saksi dalam kasus dugaan TPK terkait pembangunan dermaga dengan tersangka AS," kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dihubungi, Rabu (6/6/2012).

Edi sejatinya akan diperiksa menjadi saksi untuk tersangka mantan Wali Kota Cilegon, A'at Syafaat yang sudah ditahan KPK. Edi sudah tiba di KPK sejak 08.00 WIB.

Dalam kasus ini, KPK telah banyak memeriksa para saksi. Salah satunya adalah Direktur Utama (Dirut) Krakatau Steel (KS), Fazwar Bujang yang diperiksa pada Rabu (9/5) lalu.

Fazwar ditanya penyidik KPK seputar proses pembangunan Pelabuhan Kubangsari hingga seputar proses tukar guling lahan Kubangsari.

Pemkot dan KS beberapa waktu lalu telah menandatangani proses tukar guling lahan Kubangsari milik Pemkot dengan lahan di Warnasari milik KS. Tak hanya itu, lahan yang di atasnya telah dibangun dermaga tersebut juga mendapat pergantian biaya pembangunan yang dikeluarkan KS.

Pembangunan trestle Dermaga Pelabuhan Kubangsari dikerjakan PT Galih Medan Perkasa (GMP) sebagai pemenang tender. PT GMP dinyatakan sebagai pemenang tender karena mendapat nilai tertinggi dalam evaluasi administrasi dan teknis terhadap 240 peserta lelang pembangunan Pelabuhan Kubangsari yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mok/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
40%
Kontra
60%