Selasa, 05/06/2012 18:01 WIB

Jokowi: Konflik Keraton Surakarta Menuju Titik Temu

Muchus Budi R. - detikNews
Dok Detikcom
Solo - Wali Kota Surakarta, Joko Widodo yakin konflik internal di Keraton Surakarta akan segera menuju titik temu. Menurutnya, dengan melakukan komunikasi intensif dengan masing-masing pihak, konflik itu akan segera berakhir sehingga pelaksanaan acara tradisi hari peringatan kenaikan tahta Paku Buwono (PB) XIII pada sebelum tanggal 15 Juni mendatang akan berjalan lancar.

"Sudah mengarah ke titik temu. Memang masih ada yang memberikan penolakan (rekonsiliasi), tapi sudah ada yang mulai bisa menerima. Kami dari Muspida akan bekerja cepat mempertemukan semua pihak agar segera rukun kembali untuk menjadikan Keraton Surakarta kembali menjadi pusat kebudayaan yang berwibawa," ujar Jokowi kepada wartawan usai bertemu para kerabat keraton kontra rekonsiliasi di Balaikota Surakarta, Selasa (5/6/2012) sore.

Pertemuan Muspida Kota Surakarta dengan para kerabat kontra rekonsiliasi itu diwakili oleh beberapa putra almarhum Paku Buwono XII, beberapa kerabat lain dan sejumlah abdi dalem keraton. Termasuk di dalam kubu ini adalah GRAy Koes Murtiyah (anggota DPR RI dari Partai Demokrat), Eddy Wirabhumi (Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surakarta). Dalam pertemuan itu keduanya juga ikut serta mewakili kubunya. Sedangkan dari Muspida Kota Surakarta hadir lengkap.

Kubu ini semula adalah pendukung PB XIII (Hangabehi) yang kemudian memecah menjadi kubu yang berhadapan karena menolak PB XIII bersatu dengan Tedjowulan yang telah melepas gelar PB XIII. Meskipun mereka hanya sebagian kecil dari kerabat keraton namun mereka tinggal di dalam lingkungan utama keraton dan menguasai akses-akses keluar masuk keraton. Bahkan hingga saat ini PB XIII Hangabehi sendiri terpaksa tinggal di luar keraton dihalang-halangi masuk keraton oleh kubu ini.

"Semua akan baik kembali sebelum acara tingalan jumenengan (peringatan kenaikan tahta) nanti. Jadi saya yakin acara tersebut juga akan berjalan lancar. Semua pihak yang selama ini menghalang-halangi maupun yang dihalang-halangi akan bisa masuk keraton pada acara tersebut," lanjut Jokowi.

Salah satu kerabat kontra rekonsiliasi, KGPH Puger, kepada wartawan usai pertemuan juga mengatakan bahwa pihaknya hanya memberikan masukan-masukan kepada wali kota dan Muspida Surakarta untuk konsep kerukunan yang sedang dirancang agar semua kerabat bisa kembali rukun.

Mengenai kemungkinan mereka menghalangi PB XIII dan Tedjowulan masuk keraton pada acara peringatan kenaikan tahta pada 15 Juni mendatang, dia mengatakan sudah menjadi kewajiban PB XIII untuk hadir pada acara tersebut. Sedangkan tentang kehadiran Tedjowulan, Puger secara diplomatis mengatakan, "Biar Pak Walikota yang menjelaskan tentang itu. Beliau yang akan menemui Gusti Tedjowulan untuk menyelesaikan persoalan yang ada."



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(mbr/try)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%