detikcom
Selasa, 05/06/2012 18:01 WIB

Jokowi: Konflik Keraton Surakarta Menuju Titik Temu

Muchus Budi R. - detikNews
Dok Detikcom
Solo - Wali Kota Surakarta, Joko Widodo yakin konflik internal di Keraton Surakarta akan segera menuju titik temu. Menurutnya, dengan melakukan komunikasi intensif dengan masing-masing pihak, konflik itu akan segera berakhir sehingga pelaksanaan acara tradisi hari peringatan kenaikan tahta Paku Buwono (PB) XIII pada sebelum tanggal 15 Juni mendatang akan berjalan lancar.

"Sudah mengarah ke titik temu. Memang masih ada yang memberikan penolakan (rekonsiliasi), tapi sudah ada yang mulai bisa menerima. Kami dari Muspida akan bekerja cepat mempertemukan semua pihak agar segera rukun kembali untuk menjadikan Keraton Surakarta kembali menjadi pusat kebudayaan yang berwibawa," ujar Jokowi kepada wartawan usai bertemu para kerabat keraton kontra rekonsiliasi di Balaikota Surakarta, Selasa (5/6/2012) sore.

Pertemuan Muspida Kota Surakarta dengan para kerabat kontra rekonsiliasi itu diwakili oleh beberapa putra almarhum Paku Buwono XII, beberapa kerabat lain dan sejumlah abdi dalem keraton. Termasuk di dalam kubu ini adalah GRAy Koes Murtiyah (anggota DPR RI dari Partai Demokrat), Eddy Wirabhumi (Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surakarta). Dalam pertemuan itu keduanya juga ikut serta mewakili kubunya. Sedangkan dari Muspida Kota Surakarta hadir lengkap.

Kubu ini semula adalah pendukung PB XIII (Hangabehi) yang kemudian memecah menjadi kubu yang berhadapan karena menolak PB XIII bersatu dengan Tedjowulan yang telah melepas gelar PB XIII. Meskipun mereka hanya sebagian kecil dari kerabat keraton namun mereka tinggal di dalam lingkungan utama keraton dan menguasai akses-akses keluar masuk keraton. Bahkan hingga saat ini PB XIII Hangabehi sendiri terpaksa tinggal di luar keraton dihalang-halangi masuk keraton oleh kubu ini.

"Semua akan baik kembali sebelum acara tingalan jumenengan (peringatan kenaikan tahta) nanti. Jadi saya yakin acara tersebut juga akan berjalan lancar. Semua pihak yang selama ini menghalang-halangi maupun yang dihalang-halangi akan bisa masuk keraton pada acara tersebut," lanjut Jokowi.

Salah satu kerabat kontra rekonsiliasi, KGPH Puger, kepada wartawan usai pertemuan juga mengatakan bahwa pihaknya hanya memberikan masukan-masukan kepada wali kota dan Muspida Surakarta untuk konsep kerukunan yang sedang dirancang agar semua kerabat bisa kembali rukun.

Mengenai kemungkinan mereka menghalangi PB XIII dan Tedjowulan masuk keraton pada acara peringatan kenaikan tahta pada 15 Juni mendatang, dia mengatakan sudah menjadi kewajiban PB XIII untuk hadir pada acara tersebut. Sedangkan tentang kehadiran Tedjowulan, Puger secara diplomatis mengatakan, "Biar Pak Walikota yang menjelaskan tentang itu. Beliau yang akan menemui Gusti Tedjowulan untuk menyelesaikan persoalan yang ada."



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mbr/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%