Minggu, 03/06/2012 15:12 WIB

Taufiq Kiemas Sakit, 3 Ribu Kader PDIP di Sabuga Baca Alfatihah

Oris Riswan Budiana - detikNews
Jakarta - Ketua MPR RI Taufiq Kiemas tidak bisa hadir dalam Rapat Umum Kebangsaan PDI Perjuangan (PDIP) di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), karena sakit demam berdarah. Berharap suami dari mantan Ketua Umum PDIP Megawati itu segera pulih, tiga ribuan kader yang hadir membacakan surat Al Fathihah.

Saat pembacaan sambutan, Ketua DPD PDIP Jabar Ruddy Harsa mengajak para kader untuk membacakan surat Alfatihah. "Mari kita bacakan surat Alfatihah untuk kesembuhan Pak Taufiq Kiemas," ajak Ruddy di Sabuga, Minggu (3/6/2012).

Selama beberapa detik, suasana di Sabuga sempat hening. Masing-masing kader membaca surat alfatihah dengan suara sangat pelan.

Setelah itu, Ruddy kembali melanjutkan sambutannya. Ia berharap, peringatan kelahiran Pancasila dan bulan Bung Karno bukan sekedar seremonial belaka.

"Mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri dan kita kobarkan kembali api perjuangan sehingga kita lebih siap menghadapi tantangan ke depan," jelas Ruddy.

Tampak hadir Sekjen PDIP Tjahtjo Kumolo, Ketua DPD PDIP Jabar Ruddy Harsa Tanaya, Wagub Jabar Dede Yusuf. Hingga pukul 14.34 WIB, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum datang.

Taufik Kiemas terpaksa dirawat di RS Harapan Kita karena menderita penyakit demam berdarah.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ors/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%