detikcom
Kamis, 31/05/2012 20:46 WIB

Terkait Sabu 351 Kg, Petugas Bea Cukai Tanjung Priok Segera Diperiksa

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Polisi akan memeriksa petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terkait penyelundupan 1 kontainer berisi 351 kilogram sabu senilai Rp 702 miliar dari China ke Jakarta pada awal Mei 2012 lalu. Pemeriksaan digelar pekan depan.

"Minggu depan, ada beberapa orang petugas operasional akan kita periksa," kata Wakil Direktur Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Rahmat Wibowo, Jakarta, Kamis (31/5/2012).

Rahmat mengatakan, pihaknya saat ini masih menyelidiki dugaan keterlibatan petugas bea dan cukai Pelabuhan Tanjung Priok.

"Karena seharusnya barang tersebut diperiksa begitu masuk pelabuhan," ungkapnya.

Nugroho mengatakan, paket yang dikemas pakan ikan Arowana ini diberangkatkan dari Guangdong, China tanggal 13 September 2011. Kemudian, pada tanggal 21 September 2011, satu kontainer berisi paket haram itu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Karena tidak ada yang urus, oleh bea cukai dipindah ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP)," ujarnya.

Lalu tanggal 22 Februari 2012, dua orang berinisial J dan R mengurus paket tersebut ke pelabuhan. Keduanya, mengaku disuruh oleh seorang WN Taiwan berinisial P.

"Mereka terima uang sekitar Rp 200 jutaan untuk mengurus barang tersebut," katanya.

Setelah diperiksa aparat Bea dan Cukai, tanggal 7 Mei 2012 lalu, barang itu dimasukkan ke Perumahan Mediterania Residence Blok B 8E Pantai Mutiara, Jl Samudera Raya No 1, Jakarta Utara.

"Kemudian barang itu dijemput, diambil 300 box yang ternyata sebagian ada 30 box berisi ekstasi dan isinya 68 aquarium," pungkasnya.
(mei/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%