Rabu, 30/05/2012 11:32 WIB

Kuntoro: Pemda DKI Contoh Pemerintahan yang Belum Baik

Pandu Triyuda - detikNews
Jakarta - Lagi-lagi Pemerintah DKI Jakarta pimpinan Fauzi Bowo dikritik. Tak tanggung-tanggung, kritikan datang dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Menurut UKP4, Pemda DKI bukan merupakan contoh yang baik bagaimana mengelola suatu sistem pemerintahan, baik pelayanan publik atau transparansi.

"Pemda DKI contoh yang belum baik. Contohnya coba saja Anda mau bikin izin usaha di sini, kan susah," ujar Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto usai membuka Kompetisi Layanan Publik Open Government Indonesia (OGI), di Hotel Millennium, Jl Fachruddin, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2012). Kompetisi ini sebagai upaya meningkatkan mutu transparansi, partisipasi, dan inovasi sebagai tiga pilar penting Open Government, di mana salah satunya adalah layanan publik Kementerian/Lembaga yang diikuti 62 peserta.

Menurut Kuntoro, salah satu syarat untuk menjadi lembaga yang baik adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Karena dengan adanya keterlibatan masyarakat akan mendorong sebuah lembaga menjadi lebih transparan.

"Dalam kompetisi ini nantinya ada sasaran akhir yang dituju. Sasaran akhirnya adalah bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi, dan bagaimana menciptakan kondisi yang transparan," terang Kuntoro.

Meskipun masih ada lembaga yang belum baik, Kuntoro juga mengapresiasi lembaga yang sudah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan juga tetap melibatkan masyarakat d idalamnya. Ia menyebut National Traffic Management Center (NTMC) sebagai lembaga yang sudah menunjukkan kinerja yang baik.

"Seperti National Traffic Management oleh polisi kita, coba cek TMC kenapa macet, juga pelayanan SIM, coba Anda masuk ke websitenya. Ini adalah contoh bagus sekali, yang harus disebarkan," tuturnya.

Untuk itu, ia berharap dengan adanya Kompetisi Open Government Indonesia ini akan membuat kementerian dan lembaga menjadi lebih baik. Karena dalam kompetisi ini nantinya akan dinilai bagaimana transparansi dan pelayanan akan memudahkan masyarakat.

"Mereka yang harus mengambil inisiatif bagaimana transparansi lebih dimudahkan, mereka mengambil inisiatif bagaimana pelayanan dimudahkan. Ini akan dinilai pada kompetisi ini," tutup pria yang pernah menjabat sebagai Dirut PLN ini.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(riz/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%