detikcom

Rabu, 30/05/2012 11:32 WIB

Kuntoro: Pemda DKI Contoh Pemerintahan yang Belum Baik

Pandu Triyuda - detikNews
Jakarta - Lagi-lagi Pemerintah DKI Jakarta pimpinan Fauzi Bowo dikritik. Tak tanggung-tanggung, kritikan datang dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Menurut UKP4, Pemda DKI bukan merupakan contoh yang baik bagaimana mengelola suatu sistem pemerintahan, baik pelayanan publik atau transparansi.

"Pemda DKI contoh yang belum baik. Contohnya coba saja Anda mau bikin izin usaha di sini, kan susah," ujar Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto usai membuka Kompetisi Layanan Publik Open Government Indonesia (OGI), di Hotel Millennium, Jl Fachruddin, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2012). Kompetisi ini sebagai upaya meningkatkan mutu transparansi, partisipasi, dan inovasi sebagai tiga pilar penting Open Government, di mana salah satunya adalah layanan publik Kementerian/Lembaga yang diikuti 62 peserta.

Menurut Kuntoro, salah satu syarat untuk menjadi lembaga yang baik adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Karena dengan adanya keterlibatan masyarakat akan mendorong sebuah lembaga menjadi lebih transparan.

"Dalam kompetisi ini nantinya ada sasaran akhir yang dituju. Sasaran akhirnya adalah bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi, dan bagaimana menciptakan kondisi yang transparan," terang Kuntoro.

Meskipun masih ada lembaga yang belum baik, Kuntoro juga mengapresiasi lembaga yang sudah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan juga tetap melibatkan masyarakat d idalamnya. Ia menyebut National Traffic Management Center (NTMC) sebagai lembaga yang sudah menunjukkan kinerja yang baik.

"Seperti National Traffic Management oleh polisi kita, coba cek TMC kenapa macet, juga pelayanan SIM, coba Anda masuk ke websitenya. Ini adalah contoh bagus sekali, yang harus disebarkan," tuturnya.

Untuk itu, ia berharap dengan adanya Kompetisi Open Government Indonesia ini akan membuat kementerian dan lembaga menjadi lebih baik. Karena dalam kompetisi ini nantinya akan dinilai bagaimana transparansi dan pelayanan akan memudahkan masyarakat.

"Mereka yang harus mengambil inisiatif bagaimana transparansi lebih dimudahkan, mereka mengambil inisiatif bagaimana pelayanan dimudahkan. Ini akan dinilai pada kompetisi ini," tutup pria yang pernah menjabat sebagai Dirut PLN ini.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(riz/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%