Detik.com News
Detik.com
Rabu, 30/05/2012 11:32 WIB

Kuntoro: Pemda DKI Contoh Pemerintahan yang Belum Baik

Pandu Triyuda - detikNews
Kuntoro: Pemda DKI Contoh Pemerintahan yang Belum Baik
Jakarta - Lagi-lagi Pemerintah DKI Jakarta pimpinan Fauzi Bowo dikritik. Tak tanggung-tanggung, kritikan datang dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Menurut UKP4, Pemda DKI bukan merupakan contoh yang baik bagaimana mengelola suatu sistem pemerintahan, baik pelayanan publik atau transparansi.

"Pemda DKI contoh yang belum baik. Contohnya coba saja Anda mau bikin izin usaha di sini, kan susah," ujar Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto usai membuka Kompetisi Layanan Publik Open Government Indonesia (OGI), di Hotel Millennium, Jl Fachruddin, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2012). Kompetisi ini sebagai upaya meningkatkan mutu transparansi, partisipasi, dan inovasi sebagai tiga pilar penting Open Government, di mana salah satunya adalah layanan publik Kementerian/Lembaga yang diikuti 62 peserta.

Menurut Kuntoro, salah satu syarat untuk menjadi lembaga yang baik adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Karena dengan adanya keterlibatan masyarakat akan mendorong sebuah lembaga menjadi lebih transparan.

"Dalam kompetisi ini nantinya ada sasaran akhir yang dituju. Sasaran akhirnya adalah bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi, dan bagaimana menciptakan kondisi yang transparan," terang Kuntoro.

Meskipun masih ada lembaga yang belum baik, Kuntoro juga mengapresiasi lembaga yang sudah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan juga tetap melibatkan masyarakat d idalamnya. Ia menyebut National Traffic Management Center (NTMC) sebagai lembaga yang sudah menunjukkan kinerja yang baik.

"Seperti National Traffic Management oleh polisi kita, coba cek TMC kenapa macet, juga pelayanan SIM, coba Anda masuk ke websitenya. Ini adalah contoh bagus sekali, yang harus disebarkan," tuturnya.

Untuk itu, ia berharap dengan adanya Kompetisi Open Government Indonesia ini akan membuat kementerian dan lembaga menjadi lebih baik. Karena dalam kompetisi ini nantinya akan dinilai bagaimana transparansi dan pelayanan akan memudahkan masyarakat.

"Mereka yang harus mengambil inisiatif bagaimana transparansi lebih dimudahkan, mereka mengambil inisiatif bagaimana pelayanan dimudahkan. Ini akan dinilai pada kompetisi ini," tutup pria yang pernah menjabat sebagai Dirut PLN ini.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(riz/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%