Selasa, 29/05/2012 18:31 WIB

Anggota Komisi I: TNI Harus Segera Tertibkan Nopol yang Disalahgunakan

Mega Putra Ratya - detikNews
Foto: detikcom
Jakarta - TNI didesak untuk segera menertibkan pelat nomor TNI yang disalahgunakan oleh sejumlah pengguna mobil mewah. Masyarakat di imbau agar tidak segan melaporkan kepada TNI mengenai penyalahgunaan pelat nomor tersebut.

"TNI harus mulai melakukan penertiban. Kita harap jangan sampai kinerja TNI yang semakin membaik diciderai oleh hal-hal seperti ini,"ujar Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Selasa (29/5/2012).

Tantowi mengatakan pelat TNI hanya diperuntukkan bagi mobil dinas personel TNI. Menurutnya, polisi jangan segan-segan menindak mobil-mobil yang diyakini menggunakan pelat nomor TNI.

"Gampang kok (mengetahui nopol). Pertama jenis mobil dan kedua yang mengendarainya," ungkapnya Politisi Golkar ini.

Tantowi meminta TNI segera menginventarisir nopol-nopol yang sudah dikeluarkan. Lalu, TNI segera cabut nopol-nopol dari mobil yang tidak berhak menggunakannya.

Tantowi juga mengimbau agar masyarakat jangan segan melaporkannya jika menemukan nopol TNI yang mencurigakan.

"Ya benar sekali. Setuju 100 persen. Masyarakat jangan segan melakukan fungsi pengawasan. Sebaliknya masyarakat juga jangan menggunakan sesuatu yang bukan haknya," tutupnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%