Selasa, 29/05/2012 18:31 WIB

Anggota Komisi I: TNI Harus Segera Tertibkan Nopol yang Disalahgunakan

Mega Putra Ratya - detikNews
Foto: detikcom
Jakarta - TNI didesak untuk segera menertibkan pelat nomor TNI yang disalahgunakan oleh sejumlah pengguna mobil mewah. Masyarakat di imbau agar tidak segan melaporkan kepada TNI mengenai penyalahgunaan pelat nomor tersebut.

"TNI harus mulai melakukan penertiban. Kita harap jangan sampai kinerja TNI yang semakin membaik diciderai oleh hal-hal seperti ini,"ujar Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Selasa (29/5/2012).

Tantowi mengatakan pelat TNI hanya diperuntukkan bagi mobil dinas personel TNI. Menurutnya, polisi jangan segan-segan menindak mobil-mobil yang diyakini menggunakan pelat nomor TNI.

"Gampang kok (mengetahui nopol). Pertama jenis mobil dan kedua yang mengendarainya," ungkapnya Politisi Golkar ini.

Tantowi meminta TNI segera menginventarisir nopol-nopol yang sudah dikeluarkan. Lalu, TNI segera cabut nopol-nopol dari mobil yang tidak berhak menggunakannya.

Tantowi juga mengimbau agar masyarakat jangan segan melaporkannya jika menemukan nopol TNI yang mencurigakan.

"Ya benar sekali. Setuju 100 persen. Masyarakat jangan segan melakukan fungsi pengawasan. Sebaliknya masyarakat juga jangan menggunakan sesuatu yang bukan haknya," tutupnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mpr/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%