detikcom
Selasa, 29/05/2012 15:44 WIB

Pengamat: Saya Baru Dengar Ada Menteri Mengizinkan PNS Poligami

Andi Saputra - detikNews
ilustrasi (thinkstock)
Jakarta - Izin poligami yang diberikan mantan Menteri Kesehatan (alm) Endang Rahayu Sedyaningsih kepada dokter spesialis penyakit dalam Zulkifli Amin menuai pro-kontra. Menurut aturan, PNS yang ingin poligami harus mendapatkan izin dari istri pertama. Setelah itu, izin dari atasan pun beres. Semudah itu kah?

"Kalau untuk masyarakat umum pakai UU No 1/1974 yaitu suami harus mendapat izin tertulis dari istri pertama. Jika PNS maka ditambah harus seizin atasan," kata pengamat hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Nurul Irfan, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (29/5/2012).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 10 tahun 1983 pasal 4 menyebutkan PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Namun bagi PNS perempuan dilarang menjadi isri yang dimadu.

"Namun biasanya atasan PNS tersebut dalam membuat SK akan merujuk pada asas-asas dan prinsip-prinsip dalam UU Pernikahan. Sehingga sangat jarang ada atasan mengizinkan anak buahnya poligami. Ini baru saya dengar," kata saksi ahli dalam kasus Machica Mochtar di Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Prinsip yang dimaksud yaitu diambil dari berbagai ayat dalam kitab suci Al Qur'an. Meski Al Qur'an membolehkan poligami hingga 4 istri tetapi pada prinsipnya tetap monogami.

"Salah satu ayat Al Qur'an berbunyi 'kalau kalian takut tidak berlaku adil, maka cukup satu saja'. Adil ini menurut istri tua dan istri kedua. Biasanya istri kedua akan bilang suaminya akan adil. Tetapi istri tua sebaliknya," tandas Irfan.

Kisah tersebut bermula saat Zulkifli dan Erna menikah pada 1980 sehingga dikaruniai 3 anak. Lalu pada 2008 biduk rumah tangga mereka tergoncang dengan hadirnya orang ke tiga.

Lantas Zulkifli mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Jakarta Timur (PA Jaktim) tetapi ditolak. Lalu Zulkifli meminta atasannya, Menkes, mengeluarkan izin poligami dan keluarlah SK Menkes No 357/MENKES/SK/R/III/2010. SK ini lalu digugat Erna ke pengadilan. Di PTUN dan PT TUN, majelis hakim membatalkan SK tersebut. Lalu Zulkifli mengajukan permohonan kasasi.

"Mengabulkan permohonan kasasi," tulis panitera MA dalam website MA, Selasa (29/5/2012). Putusan yang diketok pada 2 Mei 2012 lalu diputus oleh ketua majelis hakim Paulus E Lotulung dengan hakim anggota Hary Djatmiko dan Yulius.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%