Selasa, 29/05/2012 15:44 WIB

Pengamat: Saya Baru Dengar Ada Menteri Mengizinkan PNS Poligami

Andi Saputra - detikNews
ilustrasi (thinkstock)
Jakarta - Izin poligami yang diberikan mantan Menteri Kesehatan (alm) Endang Rahayu Sedyaningsih kepada dokter spesialis penyakit dalam Zulkifli Amin menuai pro-kontra. Menurut aturan, PNS yang ingin poligami harus mendapatkan izin dari istri pertama. Setelah itu, izin dari atasan pun beres. Semudah itu kah?

"Kalau untuk masyarakat umum pakai UU No 1/1974 yaitu suami harus mendapat izin tertulis dari istri pertama. Jika PNS maka ditambah harus seizin atasan," kata pengamat hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Nurul Irfan, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (29/5/2012).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 10 tahun 1983 pasal 4 menyebutkan PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Namun bagi PNS perempuan dilarang menjadi isri yang dimadu.

"Namun biasanya atasan PNS tersebut dalam membuat SK akan merujuk pada asas-asas dan prinsip-prinsip dalam UU Pernikahan. Sehingga sangat jarang ada atasan mengizinkan anak buahnya poligami. Ini baru saya dengar," kata saksi ahli dalam kasus Machica Mochtar di Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Prinsip yang dimaksud yaitu diambil dari berbagai ayat dalam kitab suci Al Qur'an. Meski Al Qur'an membolehkan poligami hingga 4 istri tetapi pada prinsipnya tetap monogami.

"Salah satu ayat Al Qur'an berbunyi 'kalau kalian takut tidak berlaku adil, maka cukup satu saja'. Adil ini menurut istri tua dan istri kedua. Biasanya istri kedua akan bilang suaminya akan adil. Tetapi istri tua sebaliknya," tandas Irfan.

Kisah tersebut bermula saat Zulkifli dan Erna menikah pada 1980 sehingga dikaruniai 3 anak. Lalu pada 2008 biduk rumah tangga mereka tergoncang dengan hadirnya orang ke tiga.

Lantas Zulkifli mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Jakarta Timur (PA Jaktim) tetapi ditolak. Lalu Zulkifli meminta atasannya, Menkes, mengeluarkan izin poligami dan keluarlah SK Menkes No 357/MENKES/SK/R/III/2010. SK ini lalu digugat Erna ke pengadilan. Di PTUN dan PT TUN, majelis hakim membatalkan SK tersebut. Lalu Zulkifli mengajukan permohonan kasasi.

"Mengabulkan permohonan kasasi," tulis panitera MA dalam website MA, Selasa (29/5/2012). Putusan yang diketok pada 2 Mei 2012 lalu diputus oleh ketua majelis hakim Paulus E Lotulung dengan hakim anggota Hary Djatmiko dan Yulius.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%