Detik.com News
Detik.com
Selasa, 29/05/2012 15:44 WIB

Pengamat: Saya Baru Dengar Ada Menteri Mengizinkan PNS Poligami

Andi Saputra - detikNews
Pengamat: Saya Baru Dengar Ada Menteri Mengizinkan PNS Poligami ilustrasi (thinkstock)
Jakarta - Izin poligami yang diberikan mantan Menteri Kesehatan (alm) Endang Rahayu Sedyaningsih kepada dokter spesialis penyakit dalam Zulkifli Amin menuai pro-kontra. Menurut aturan, PNS yang ingin poligami harus mendapatkan izin dari istri pertama. Setelah itu, izin dari atasan pun beres. Semudah itu kah?

"Kalau untuk masyarakat umum pakai UU No 1/1974 yaitu suami harus mendapat izin tertulis dari istri pertama. Jika PNS maka ditambah harus seizin atasan," kata pengamat hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Nurul Irfan, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (29/5/2012).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 10 tahun 1983 pasal 4 menyebutkan PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Namun bagi PNS perempuan dilarang menjadi isri yang dimadu.

"Namun biasanya atasan PNS tersebut dalam membuat SK akan merujuk pada asas-asas dan prinsip-prinsip dalam UU Pernikahan. Sehingga sangat jarang ada atasan mengizinkan anak buahnya poligami. Ini baru saya dengar," kata saksi ahli dalam kasus Machica Mochtar di Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Prinsip yang dimaksud yaitu diambil dari berbagai ayat dalam kitab suci Al Qur'an. Meski Al Qur'an membolehkan poligami hingga 4 istri tetapi pada prinsipnya tetap monogami.

"Salah satu ayat Al Qur'an berbunyi 'kalau kalian takut tidak berlaku adil, maka cukup satu saja'. Adil ini menurut istri tua dan istri kedua. Biasanya istri kedua akan bilang suaminya akan adil. Tetapi istri tua sebaliknya," tandas Irfan.

Kisah tersebut bermula saat Zulkifli dan Erna menikah pada 1980 sehingga dikaruniai 3 anak. Lalu pada 2008 biduk rumah tangga mereka tergoncang dengan hadirnya orang ke tiga.

Lantas Zulkifli mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Jakarta Timur (PA Jaktim) tetapi ditolak. Lalu Zulkifli meminta atasannya, Menkes, mengeluarkan izin poligami dan keluarlah SK Menkes No 357/MENKES/SK/R/III/2010. SK ini lalu digugat Erna ke pengadilan. Di PTUN dan PT TUN, majelis hakim membatalkan SK tersebut. Lalu Zulkifli mengajukan permohonan kasasi.

"Mengabulkan permohonan kasasi," tulis panitera MA dalam website MA, Selasa (29/5/2012). Putusan yang diketok pada 2 Mei 2012 lalu diputus oleh ketua majelis hakim Paulus E Lotulung dengan hakim anggota Hary Djatmiko dan Yulius.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%