detikcom
Selasa, 29/05/2012 14:32 WIB

Dana Profesi Tak Dibayarkan, 100-an Guru Blokir Jalan di Siantar

Khairul Ikhwan - detikNews
Ilustrasi/detikcom
Medan - Sedikitnya seratusan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggelar aksi blokir jalan protokol di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (29/5/2012) siang. Aksi ini merupakan buntut kekesalan para guru karena dana profesi tak kunjung dibayarkan Pemkot Pematang Siantar sejak tahun 2010.

Aksi para guru ini menyebabkan arus kendaraan di Jl. MH Sitorus, Pematang Siantar, terganggu. Petugas terpaksa menutup jalan dan mengalihkan arus kendaraan ke jalan alternatif.

Sebelum memblokir jalan, para guru yang tergabung dalam Forum Guru Siantar (FGS) ini menggelar aksi unjuk rasa di halaman rumah dinas Wali Kota Pematang Siantar, Hulman Sitorus.

Koordinator FGS, Hendri Tampubolon mengatakan, dana profesi yang bersumber dari APBD Provinsi Sumut, telah dikirimkan ke Pemkot Pematang Siantar, namun tak kunjung diberikan kepada guru.

"Tebang pilih. Sebagian kecil guru memang sudah menerima. Namun ada sekitar 2 ribu guru lagi belum menerima dana profesi sejak tahun 2010," jelas Hendri.

Hendri juga mengatakan, Pemkot Pematang Siantar tidak menunjukkan sikap bijak dalam menyelesaikan tuntutan para guru.

"Walikota tidak mau menemui para guru untuk menjelaskan alasan mengapa dana profesi belum dikucurkan hingga sekarang," sebut Hendri.

Aksi para guru ini merupakan aksi kesekian kalinya. Begitupun walikota Pematang Siantar belum memberikan tanggapan atas tuntutan para guru.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(rul/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%