detikcom

Senin, 28/05/2012 15:37 WIB

Pembahasan RUU Kesetaraan Gender Harus Transparan

jurnalparlemen.com - detikNews
Jakarta - Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) masih menimbulkan pro dan kontra. Karena itu, partisipasi masyarakat harus disertakan dan pembahasan harus dilakukan secara transparan.

Dalam pembahasaan RUU KKG di Komisi VIII, Senin (28/5) yang mengundang sejumlah ormas dan LSM perempuan, tampak adanya perbedaan itu. Adnin Armas dari Institute for The Study Islamic Thought and Civilization (Insists) mempersoalkan materi dan draft RUU, seperti soal hak perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya dan juga dari sisi definisi soal 'gender'.

Menurut Adnin, hal ini bisa saja menjadi persoalan, karena dalam Islam dan juga Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, jelas disebutkan bahwa perempuan muslim tidak boleh menikah dengan lelaki nonmuslim. "Pasal ini bisa saja melegalkan bahkan melindungi perzinahan, sementara sebagian orang yang tidak setuju dengan perkawinan sejenis bisa saja dikriminalkan," kata Adnin. Karena itu, Adnin berharap pembahasan RUU ini harus dilakukan dengan hati-hati. ; ; ; ; ;

Sementara, perwakilan dari Cedaw (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Againts Women) Working Group Indonesia mendorong agar RUU ini segera dibahas, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum, kesetaraan, dan keadilan bagi perempuan. ;

Menurut Rita Serena Kalibonso dari Cedaw Working Group, tujuan dari RUU ini harus memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan juga korban. Cedaw menginventarisasi 16 persoalan diskriminasi terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya soal tingginya angka kematian ibu melahirkan.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nwk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%