Senin, 28/05/2012 15:37 WIB

Pembahasan RUU Kesetaraan Gender Harus Transparan

jurnalparlemen.com - detikNews
Jakarta - Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) masih menimbulkan pro dan kontra. Karena itu, partisipasi masyarakat harus disertakan dan pembahasan harus dilakukan secara transparan.

Dalam pembahasaan RUU KKG di Komisi VIII, Senin (28/5) yang mengundang sejumlah ormas dan LSM perempuan, tampak adanya perbedaan itu. Adnin Armas dari Institute for The Study Islamic Thought and Civilization (Insists) mempersoalkan materi dan draft RUU, seperti soal hak perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya dan juga dari sisi definisi soal 'gender'.

Menurut Adnin, hal ini bisa saja menjadi persoalan, karena dalam Islam dan juga Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, jelas disebutkan bahwa perempuan muslim tidak boleh menikah dengan lelaki nonmuslim. "Pasal ini bisa saja melegalkan bahkan melindungi perzinahan, sementara sebagian orang yang tidak setuju dengan perkawinan sejenis bisa saja dikriminalkan," kata Adnin. Karena itu, Adnin berharap pembahasan RUU ini harus dilakukan dengan hati-hati. ; ; ; ; ;

Sementara, perwakilan dari Cedaw (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Againts Women) Working Group Indonesia mendorong agar RUU ini segera dibahas, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum, kesetaraan, dan keadilan bagi perempuan. ;

Menurut Rita Serena Kalibonso dari Cedaw Working Group, tujuan dari RUU ini harus memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan juga korban. Cedaw menginventarisasi 16 persoalan diskriminasi terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya soal tingginya angka kematian ibu melahirkan.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
84%
Kontra
16%