detikcom
Kamis, 24/05/2012 07:51 WIB

Corby Bisa Ajukan Pembebasan Bersyarat 3 September 2012

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM memastikan terpidana kasus narkoba Schapelle Corby sudah mendapat grasi 5 tahun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan pengurangan tersebut, maka Corby bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada 3 September 2012.

Berdasarkan hitung-hitungan sisa hukuman Corby, pengajuan pembebasan bersyarat memang bisa dilakukan setelah menjalani 2/3 masa tahanan. Artinya, wanita asal Australia itu sudah memenuhi syarat itu setelah hukumannya dikurangi grasi dan remisi selama menjalani hukuman.

Berikut rumusannya: Tanggal 2/3 Masa Pidana = Tanggal ditahan + {(2/3 x Masa Pidana) - Remisi} = 09 Oktober 2004 + (10 tahun - 25 bulan)= 03 September 2012 + Subsider 02 Bulan.

"Dia masih ada sisa subsider, karena sampai sekarang masih belum bayar denda," kata juru bicara Ditjen PAS, Akbar Hadi, kepada detikcom, Rabu (23/5/2012).

Corby sebelumnya divonis hukuman penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta. Dia kedapatan membawa 4,2 kilogram marijuana oleh imigrasi dan polisi di Bandara Ngurah Rai pada 8 Oktober 2004.

Meski bisa mengajukan pembebasan bersyarat, Corby belum tentu bebas. Ada sejumlah syarat-syarat yang harus ditempuh, seperti jaminan dari pihak terkait, hingga kelakuannya di tahanan.

"Karena harus mengajukan lagi, belum tentu disetujui. Tergantung dari perilaku dia. Soalnya waktu 2007 juga dia nggak dapat remisi karena pelanggaran," tegas Akbar.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mad/nvc)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%