Detik.com News
Detik.com
Kamis, 24/05/2012 07:51 WIB

Corby Bisa Ajukan Pembebasan Bersyarat 3 September 2012

Rachmadin Ismail - detikNews
Corby Bisa Ajukan Pembebasan Bersyarat 3 September 2012
Jakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM memastikan terpidana kasus narkoba Schapelle Corby sudah mendapat grasi 5 tahun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan pengurangan tersebut, maka Corby bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada 3 September 2012.

Berdasarkan hitung-hitungan sisa hukuman Corby, pengajuan pembebasan bersyarat memang bisa dilakukan setelah menjalani 2/3 masa tahanan. Artinya, wanita asal Australia itu sudah memenuhi syarat itu setelah hukumannya dikurangi grasi dan remisi selama menjalani hukuman.

Berikut rumusannya: Tanggal 2/3 Masa Pidana = Tanggal ditahan + {(2/3 x Masa Pidana) - Remisi} = 09 Oktober 2004 + (10 tahun - 25 bulan)= 03 September 2012 + Subsider 02 Bulan.

"Dia masih ada sisa subsider, karena sampai sekarang masih belum bayar denda," kata juru bicara Ditjen PAS, Akbar Hadi, kepada detikcom, Rabu (23/5/2012).

Corby sebelumnya divonis hukuman penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta. Dia kedapatan membawa 4,2 kilogram marijuana oleh imigrasi dan polisi di Bandara Ngurah Rai pada 8 Oktober 2004.

Meski bisa mengajukan pembebasan bersyarat, Corby belum tentu bebas. Ada sejumlah syarat-syarat yang harus ditempuh, seperti jaminan dari pihak terkait, hingga kelakuannya di tahanan.

"Karena harus mengajukan lagi, belum tentu disetujui. Tergantung dari perilaku dia. Soalnya waktu 2007 juga dia nggak dapat remisi karena pelanggaran," tegas Akbar.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/nvc)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%