detikcom
Kamis, 24/05/2012 07:51 WIB

Corby Bisa Ajukan Pembebasan Bersyarat 3 September 2012

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM memastikan terpidana kasus narkoba Schapelle Corby sudah mendapat grasi 5 tahun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan pengurangan tersebut, maka Corby bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada 3 September 2012.

Berdasarkan hitung-hitungan sisa hukuman Corby, pengajuan pembebasan bersyarat memang bisa dilakukan setelah menjalani 2/3 masa tahanan. Artinya, wanita asal Australia itu sudah memenuhi syarat itu setelah hukumannya dikurangi grasi dan remisi selama menjalani hukuman.

Berikut rumusannya: Tanggal 2/3 Masa Pidana = Tanggal ditahan + {(2/3 x Masa Pidana) - Remisi} = 09 Oktober 2004 + (10 tahun - 25 bulan)= 03 September 2012 + Subsider 02 Bulan.

"Dia masih ada sisa subsider, karena sampai sekarang masih belum bayar denda," kata juru bicara Ditjen PAS, Akbar Hadi, kepada detikcom, Rabu (23/5/2012).

Corby sebelumnya divonis hukuman penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta. Dia kedapatan membawa 4,2 kilogram marijuana oleh imigrasi dan polisi di Bandara Ngurah Rai pada 8 Oktober 2004.

Meski bisa mengajukan pembebasan bersyarat, Corby belum tentu bebas. Ada sejumlah syarat-syarat yang harus ditempuh, seperti jaminan dari pihak terkait, hingga kelakuannya di tahanan.

"Karena harus mengajukan lagi, belum tentu disetujui. Tergantung dari perilaku dia. Soalnya waktu 2007 juga dia nggak dapat remisi karena pelanggaran," tegas Akbar.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/nvc)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
66%
Kontra
34%