Detik.com News
Detik.com
Kamis, 24/05/2012 07:51 WIB

Corby Bisa Ajukan Pembebasan Bersyarat 3 September 2012

Rachmadin Ismail - detikNews
Corby Bisa Ajukan Pembebasan Bersyarat 3 September 2012
Jakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM memastikan terpidana kasus narkoba Schapelle Corby sudah mendapat grasi 5 tahun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan pengurangan tersebut, maka Corby bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada 3 September 2012.

Berdasarkan hitung-hitungan sisa hukuman Corby, pengajuan pembebasan bersyarat memang bisa dilakukan setelah menjalani 2/3 masa tahanan. Artinya, wanita asal Australia itu sudah memenuhi syarat itu setelah hukumannya dikurangi grasi dan remisi selama menjalani hukuman.

Berikut rumusannya: Tanggal 2/3 Masa Pidana = Tanggal ditahan + {(2/3 x Masa Pidana) - Remisi} = 09 Oktober 2004 + (10 tahun - 25 bulan)= 03 September 2012 + Subsider 02 Bulan.

"Dia masih ada sisa subsider, karena sampai sekarang masih belum bayar denda," kata juru bicara Ditjen PAS, Akbar Hadi, kepada detikcom, Rabu (23/5/2012).

Corby sebelumnya divonis hukuman penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta. Dia kedapatan membawa 4,2 kilogram marijuana oleh imigrasi dan polisi di Bandara Ngurah Rai pada 8 Oktober 2004.

Meski bisa mengajukan pembebasan bersyarat, Corby belum tentu bebas. Ada sejumlah syarat-syarat yang harus ditempuh, seperti jaminan dari pihak terkait, hingga kelakuannya di tahanan.

"Karena harus mengajukan lagi, belum tentu disetujui. Tergantung dari perilaku dia. Soalnya waktu 2007 juga dia nggak dapat remisi karena pelanggaran," tegas Akbar.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/nvc)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%