Selasa, 22/05/2012 16:03 WIB

Campur Kopi Majikan dengan Darah Menstruasi, TKI Diadili di Singapura

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Ilustrasi (AFP)
Singapura, - Lagi-lagi, seorang pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia terjerat kasus hukum di Singapura. PRT berusia 24 tahun ini diseret ke pengadilan karena mencampur kopi majikannya dengan darah menstruasinya.

Seperti diberitakan oleh AsiaOne, Selasa (22/5/2012), PRT yang bernama Jumiah (24) ini didakwa melakukan tindak kejahatan karena menambahkan darah menstruasinya ke dalam cangkir kopi majikannya. Tindakan ini dilakukan Jumiah pada 31 Agustus 2011 lalu, di apartemen majikannya yang ada di wilayah Choa Chu Kang.

Namun, tidak diketahui apa motif Jumiah melakukan hal tersebut terhadap sang majikan yang bernama Phang Nyit Sin (38) ini. Diketahui bahwa PRT yang berpostur tubuh kecil ini sudah bekerja selama 1 tahun pada majikan laki-lakinya tersebut.

Dalam persidangan yang digelar di sebuah pengadilan di Singapura hari ini, melalui seorang penerjemah, Jumiah mengaku bersalah atas dakwaan yang ditudingkan. Persidangan kasus ini masih akan dilanjutkan pekan depan.

Atas perbuatannya ini, Jumiah terancam hukuman maksimal 1 tahun penjara dan juga hukuman denda.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nvc/nvt)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%