Detik.com News
Detik.com
Selasa, 22/05/2012 11:56 WIB

BK DPR Selidiki Dugaan Kasus Asusila Ketua Fraksi Hanura

Ferdinan - detikNews
BK DPR Selidiki Dugaan Kasus Asusila Ketua Fraksi Hanura
Jakarta - Selain mengusut kasus video porno mirip anggota dewan, Badan Kehormatan (BK) DPR juga menangani kasus dugaan asusila lainnya. BK menyelidiki kasus dugaan asusila Ketua Fraksi Hanura, Sunardi Ayub.

Penyelidikan kasus ini dibenarkan Wakil Ketua BK DPR Siswono Yudohusodo.

"Laporannya demikian. Nanti siang saja, kalian wawancara orang yang diperiksa," kata Siswono saat dihubungi wartawan, Selasa (22/5/2012).

Siswono mengatakan ada dua orang yang dimintai keterangan dalam kasus ini.

"Ada dua, jadi nanti kita rapat soal video porno dulu. Habis itu soal Ayub," pungkasnya. Sebelumnya Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin yang dikonfirmasi tidak mengangkat teleponnya. Demikian juga politisi Hanura Syarifudin Sudding yang dikonfirmasi tidak merespons.

Soal video porno mirip anggota dewan, BK siang nanti akan mendengarkan keterangan dari ahli IT. Bila video tersebut asli dan diperankan anggota dewan, maka BK akan melanjutkan proses penyelidikan dengan meminta keterangan pihak terkait.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/aan)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%