Minggu, 20/05/2012 15:38 WIB

Prabowo Minta Hercules dan Gerindra Cek 'Pemilih Hantu' Pilkada DKI

Septiana - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Pemilih fiktif atau hantu (ghost voters) adalah salah satu hal yang dikhawatirkan peserta Pilkada DKI Jakarta 11 Juli, termasuk Prabowo Subianto. Karena itu, pendiri Gerindra ini memerintahkan kadernya dan Gerakan Rakyat Indonesia Baru pimpinan Hercules untuk mengantisipasinya.

"Sekarang saya juga dengar tentang pemilih hantu terkait pemilihan cagub DKI mendatang. Saya harap GRIB dan Gerindra turun mengecek ke ranting-ranting, untuk mengecek pemilih hantu," ujar Prabowo.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato sambutan peresmian kantor GRIB di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (20/5/2012). Prabowo mengenakan kemeja putih, berbicara di depan 2.000-an pendukung GRIB. Di antara hadirin terdapat juga Ahok, peserta pilkada dari Gerindra.

Peringatan Prabowo ini terkait statemen Mustofa dari Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) menyampaikan jika ada 1,4 juta pemilih fiktif dalam Pilkada DKI 11 Juli mendatang.

"(Pemilih hantu) Ini sangat keji dan jahat, ini harus kita lawan dan perbaiki. Jadi saya harap, GRIB dan Gerindra benar-benar turun untuk mengecek dan beri tekanan pada KPU dan organisasi-organisas di bawah KPU. Kalau demokrasi terbukti dibajak, risikonya sangat menakjubkan kawan-kawan," tegas Prabowo.

Prabowo tak lupa mempromosikan jagoan Gerindra, Jokowi-Ahok. "Dari keluarga besar Gerindra, kami menilai, yang pantas menjadi DKI-1 adalah Jokowi dan Ahok!" ujarnya.

Keduanya adalah pemimpin yang bersih, yang tidak memperkaya diri dan tidak menipu rakyat, melainkan melayani rakyat. Next

Halaman 1 2 3

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nrl/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%