Minggu, 20/05/2012 13:28 WIB

Mantan Bupati Bengkalis Deklarasi Jadi Calon Gubernur Riau

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Mantan Bupati Bengkalis, Syamsurizal, mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Gubernur Riau periode mendatang. Deklarasi ini diselenggarakan, Minggu (20/5/2012) di Hotel Furaya, Jl Sudirman, Pekanbaru. Acara ini dimeriahkan para pendukung Syamsurizal.

Mantan bupati ini sampai saat ini masih berstatus PNS di jajaran Pemprov Riau. Kegiatannya belakangan ini dipercaya Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai Ketua Harian Pengurus Besar PON di Riau.

Dua kali menjabat Bupati Bengkalis, kabupaten pemilik Dumai yang kaya dengan hasil migasnya, Syamsurizal mencoba mengadu nasib untuk menjadi orang nomor satu di Riau. Syamsurizal juga dikenal dekat dengan Gubernur Riau Rusli Zainal.

Selama menjabat bupati, Syamsurizal menjadi buah bibir karena membangun 'istana' di Bengkalis. Istana itu tidak lain rumah dinas bupati yang dibangun dengan dana puluhan miliar rupiah. Protes berdatangan namun tidak mempengaruhi jalannya pembangunan rumah dinas termegah di Riau itu.

Pada tahun 2003 hingga 2005, Syamsurizal kembali membuat kebijakan kontroversial. Dia membangun sekolah terpadu Islam di Pulau Rupat dengan ongkos mahal.

Kepada detikcom, Syamsurizal menyebut bahwa dirinya memastikan menjadi bakal calon gubernur. "Hari ini saya mendeklarasikan sebagai balon Gubernur Riau," kata Syamsurizal.

Soal proyek Islam terpadu, Syamsurizal pernah menyebut, anggaran yang baru digelontorkan hanya Rp 6 miliar. "Tak benar kalau Rp 100 miliar. Seingat saya cuma Rp 6 miliar saja," katanya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(cha/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
79%
Kontra
21%