Penjelasan Lengkap Denny Indrayana tentang Kemenangan Yusril di PTUN

Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan permohonan putusan sela Gubernur Bengkulu Non-aktif Agusrin. Alhasil, Keputusan Presiden (Keppres) No 40 dan 48 tahun 2012 tentang Pemberhentian Gubernur Bengkulu dan Pelantikan Penggantinya menjadi status quo dan tak bisa dilaksanakan.

Agusrin memberikan kuasa hukum kepada mantan Menteri Kehakiman, Yusril Ihza Mahendra. "Penetapan PTUN yang menunda pelantikan Gubernur Bengkulu tentu harus dihormati sebagai putusan pengadilan," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (19/5/2012).

Berikut penjelasan lengkap Denny tersebut:

1. Pemberhentian tetap Agusrin selaku Gubernur Bengkulu dan mengangkat Wakil Gubernur selaku Gubernur definitif adalah perintah UU Pemda. Putusan Kasasi MA telah menyatakan Agusrin terbukti korupsi, dan karenanya sesuai UU Pemda ia harus diberhentikan tetap.

2. Upaya Agusrin melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra untuk menggugat pemberhentian dan penggantiannya selaku Gubernur karena sedang mengajukan peninjauan kembali ataupun karena ancaman hukuman kasusnya kurang dari 5 tahun, jelas merupakan suatu kekeliruan. Peninjauan Kembali (PK) jelas-jelas tidak menunda eksekusi.

Dengan putusan MA yang merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemberhentian Agusrin sudah benar dan sah secara hukum. Argumentasi ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun juga keliru dan informasi yang menyesatkan. Agusrin dituntut antara lain dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang ancaman hukumannya nyata-nyata lebih dari 5 tahun.

3. Maka, upaya hukum tata usaha negara yang dilakukan Agusrin melelui kuasa hukumnya Yusril Ihza mahendra, harus dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan posisinya selaku Gubernur Bengkulu, meskipun sudah divonis korupsi oleh MA. Ikhtiar demikian sangat tidak patut, karena bertentangan dengan UU Pemda, serta justru mengorbankan rakyat Bengkulu yang butuh segera menedapatkan kepastian gubernur definitif.

4. Jika terus dibiarkan, PTUN akan menjadi benteng pertahanan bagi kepala daerah yang telah divonis terbukti korupsi. Hal demikian sangat mengganggu agenda pemberantasan korupsi, tidak dapat dibiarkan dan karenanya harus dilawan.

Pasal 30 ayat 1 UU 32/2004 tentang Pemda berbunyi 'Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan'.

Ayat 2 nya berbunyi 'Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap'.

(asp/vit)