Sabtu, 19/05/2012 14:29 WIB

Perseteruan Yusril Vs Denny, Ini Komentar MA

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Yusril dan Deny (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Kemenangan Yusril Ihza Mahendra dalam putusan sela membela Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin Najamuddin, diragukan Denny Indrayana. Bahkan Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bisa menjadi benteng perlindungan para koruptor. Bagaimana reaksi MA?

"Dari aspek hukum TUN boleh jadi forum itu (PTUN) akan jadi tempat berlindung para koruptor yang menjabat jabatan publik di daerah," kata Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA), Djoko Sarwoko, dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Sabtu (19/5/2012).

Menurut Djoko, sengketa tersebut karena ada perbedaan sudut pandang masalah. Satu sisi adalah masalah administrasi, sedang sisi lainnya adalah masalah pidana.

"Karena yang disengketakan adalah Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Gubernur dan penggantinya karena sebenarnya status Agusrin dari aspek hukum pidana adalah narapidana atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap," ujar Djoko.

Dalam kacamata hukum pidana, karena Agusrin telah berkekuatan hukum tetap maka Presiden memberhentikan Agusrin.

"Atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap artinya pemberhentian gubernur oleh Presiden atas dasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut pasal 30 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 adalah sah menurut hukum," jelas Djoko.

Selanjutnya Djoko menyatakan, Presiden tidak bisa dipersalahkan atas keluarnya Keppres tersebut. Saat ini semua tergantung putusan Peninjauan Kembali (PK) MA.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
40%
Kontra
60%