detikcom
Sabtu, 19/05/2012 14:29 WIB

Perseteruan Yusril Vs Denny, Ini Komentar MA

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Yusril dan Deny (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Kemenangan Yusril Ihza Mahendra dalam putusan sela membela Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin Najamuddin, diragukan Denny Indrayana. Bahkan Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bisa menjadi benteng perlindungan para koruptor. Bagaimana reaksi MA?

"Dari aspek hukum TUN boleh jadi forum itu (PTUN) akan jadi tempat berlindung para koruptor yang menjabat jabatan publik di daerah," kata Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA), Djoko Sarwoko, dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Sabtu (19/5/2012).

Menurut Djoko, sengketa tersebut karena ada perbedaan sudut pandang masalah. Satu sisi adalah masalah administrasi, sedang sisi lainnya adalah masalah pidana.

"Karena yang disengketakan adalah Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Gubernur dan penggantinya karena sebenarnya status Agusrin dari aspek hukum pidana adalah narapidana atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap," ujar Djoko.

Dalam kacamata hukum pidana, karena Agusrin telah berkekuatan hukum tetap maka Presiden memberhentikan Agusrin.

"Atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap artinya pemberhentian gubernur oleh Presiden atas dasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut pasal 30 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 adalah sah menurut hukum," jelas Djoko.

Selanjutnya Djoko menyatakan, Presiden tidak bisa dipersalahkan atas keluarnya Keppres tersebut. Saat ini semua tergantung putusan Peninjauan Kembali (PK) MA.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/mok)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%