detikcom
Sabtu, 19/05/2012 14:29 WIB

Perseteruan Yusril Vs Denny, Ini Komentar MA

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Yusril dan Deny (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Kemenangan Yusril Ihza Mahendra dalam putusan sela membela Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin Najamuddin, diragukan Denny Indrayana. Bahkan Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bisa menjadi benteng perlindungan para koruptor. Bagaimana reaksi MA?

"Dari aspek hukum TUN boleh jadi forum itu (PTUN) akan jadi tempat berlindung para koruptor yang menjabat jabatan publik di daerah," kata Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA), Djoko Sarwoko, dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Sabtu (19/5/2012).

Menurut Djoko, sengketa tersebut karena ada perbedaan sudut pandang masalah. Satu sisi adalah masalah administrasi, sedang sisi lainnya adalah masalah pidana.

"Karena yang disengketakan adalah Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Gubernur dan penggantinya karena sebenarnya status Agusrin dari aspek hukum pidana adalah narapidana atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap," ujar Djoko.

Dalam kacamata hukum pidana, karena Agusrin telah berkekuatan hukum tetap maka Presiden memberhentikan Agusrin.

"Atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap artinya pemberhentian gubernur oleh Presiden atas dasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut pasal 30 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 adalah sah menurut hukum," jelas Djoko.

Selanjutnya Djoko menyatakan, Presiden tidak bisa dipersalahkan atas keluarnya Keppres tersebut. Saat ini semua tergantung putusan Peninjauan Kembali (PK) MA.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
66%
Kontra
34%