detikcom
Jumat, 18/05/2012 16:23 WIB

Kantor Partai Demokrat di Pekanbaru Dirusak Kader Sendiri

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Kantor DPC Pekanbaru diduduki kadernya (chaidir/detikcom)
Jakarta - Sekitar 100 orang simpatisan kader Partai Demokrat (PD) berdemo di sekretariat DPD PD Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru. Aksi ini sempat diwarnai kericuhan dengan adanya aksi pecah kaca jendela sekretariat tersebut.

Pantauan detikcom, Jumat (18/5/2012) sejak pukul 14.30 WIB, kaca pintu dan jendela hancur dirusak massa. Massa berkumpul usai salat Jumat. Mereka mendatangi kantor dan meluapkan amarahnya karena kecewa atas terpilihnya Wali Kota Pekanbaru, Firdaus MT, sebagai Ketua DPC PD Pekanbaru, Riau.

Kader PD ini menilai Firdaus MT melakukan pembohongan publik. Yaitu sebelum dipilih menjadi Ketua DPC berjanji akan segera mengundurkan diri dari statusnya sebagai PNS di Pemprov Riau. Namun Firdaus yang terpilih menjadi Ketua DPC pada 12 Maret lalu tidak kunjung mengundurkan diri sebagai PNS. Beberapa bulan sebelumnya, Firdaus juga terpilih menjadi Wali Kota Pekanbaru untuk periode pertama selama lima tahun ke depan.

Massa dalam demonya mempersoalkan Firdaus yang masih menjadi PNS dan belum mengundurkan diri. Oleh massa hal ini dianggap menyalahi aturan pemerintah tentang status PNS.

Massa sampai saat ini masih menduduki kantor DPD PD yang posisinya berhadapan dengan rumah dinas Gubenur Riau. Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk yang isinya Firdaus dianggap telah melakukan pembohongan publik. Sementara itu di lokasi puluhan polisi mengamankan aksi itu.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%