Detik.com News
Detik.com

Rabu, 16/05/2012 11:27 WIB

Yusril Kalahkan SBY di Pengadilan, Mensesneg Tertawa

Luhur Hertanto - detikNews
Yusril Kalahkan SBY di Pengadilan, Mensesneg Tertawa
Jakarta - Pelaksanaan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Gubernur Bengkulu tidak bisa dijalankan karena ditunda oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Penundaan ini akibat dikabulkannya permohonan kuasa hukum Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin Najamuddin, Yusril Ihza Mahendra.

"Ha..ha..ha.. Ini kan kasusnya sudah tahu seperti apa," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi saat ditanya mengapa bisa kalah dengan gugatan Yusril di sela- sela Pembukaan Rakornas III Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Sahid Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (16/5/2012).

Sudi juga tidak mau berkomentar banyak tentang putusan PTUN yang menunda pelaksanaan Keppres tersebut. Menurut Sudi, hal tersebut terjadi karena Yusril yang juga mantan Mensesneg itu dalam posisi membela klien di pengadilan sehingga tidak perlu mengkait-kaitkan dua orang tersebut secara personal.

"Nggak usah dikait-kaitkan lah. Dia kan sebagai pengacara," ujar mantan prajurit TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal ini.

Pihak Sekretariat Negara mengaku telah menerima putusan sela tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mematuhi hukum dan tidak perlu menegur hakim yang membuat putusan itu.

"Ya enggak (ditegur). Nggak apa-apa. Itulah kemerdekaan kita. Itulah hasil buah reformasi kita. Kalau dulu nggak bisa. Sekarang kan hukum tetap kita hormati. Ini bukan masalah kita berpihak pada yang benar atau salah. Tetap hukum yang ditegakkan. Presiden tidak bisa intervensi keputusan hakim. Kalau hakim sudah ketok palu, presiden tidak bisa bilang 'tidak bisa itu'. Nggak boleh," papar Sudi.

Oleh sebab itu, sebagai wujud penghormatan terhadap hukum, pemerintah langsung melaksanakan putusan sela pengadilan dengan menunda pelantkan Gubernur Bengkulu. Hal ini sesuai dengan putusan sela PTUN Jakarta.

"Kita hormati proses hukum yang semula akan dilantik kemarin. Tapi karena meskipun putusan PTUN itu malam, ya kita sempat tunda pelantikannya. Kita hormati putusan itu sehingga proses berjalan semestinya," ujar Sudi menandaskan.

Seperti diketahui, pasca Agusrin M Najamudian dilengserkan dari kursi Gubernur, Presiden SBY mengeluarkan Keppres. Tidak hilang akal, Agusrin meminta bantuan Yusril Ihza Mahendra untuk membatalkan Keppres tersebut lewat PTUN. Meski pokok perkara belum dikabulkan, tetapi putusan sela PTUN Jakarta memutus perkara ini menjadi status quo.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
98%
Kontra
2%