Detik.com News
Detik.com

Senin, 14/05/2012 16:04 WIB

ICW Laporkan Dugaan Korupsi Pelepasan Saham Newmont ke KPK

Fajar Pratama - detikNews
ICW Laporkan Dugaan Korupsi Pelepasan Saham Newmont ke KPK
Jakarta - Pelepasan 24 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) beberapa waktu yang lalu disorot. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proses divestasi itu dan melaporkannya ke KPK.

ICW menilai pelepasan saham tersebut bermasalah dari awal karena proses pembentukan BUMD pembeli saham Newmont, PT Daerah Maju Bersaing (DMB) tanpa dasar hukum yang kuat.

Koordinator Divisi Pengawasan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, mengatakan pihaknya menduga ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pejabat daerah di provinsi NTB maupun di tingkat kabupaten dalam pembentukan PT DMB.

"KPK harus mulai masuk dari proses pembuatan raperda. KPK harus periksa gubernur, bupati serta pejabat yang ditunjuk menjadi perwakilan di BUMD," tutur Firdaus di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Jaksel, Senin (14/5/2012).

Tak hanya itu saja, berdasarkan data yang dilansir oleh ICW menilik dari laporan keuangan PT BRMS diketahui dividen yang diterima oleh kepemilikan saham 24 persen PT NNT pada 2010 hingga 2011 mencapai Rp 2,01 triliun. 75 Persennya senilai Rp 1,5 triliun masuk ke kantong PT Multi Capital. Adapun sisanya 25 persen senilai Rp 502,7 miliar masuk ke PT DMB.

Akan tetapi, pada kenyataannya berdasarkan laporan keuangan PT DMB total deviden yang diterima hanyalah USD 34 juta. Deviden tersebut masih dipotong hutang PT DMB ke Multi Capital. Sehingga yang diterima daerah hanyalah USD 7,38 juta. Artinya, ada kerugian negara senilai Rp 361 miliar.

Firdaus menambahkan ICW melaporkan Direksi PT NNT, Direksi PT DMB, dan juga Direksi PT Multi Capital terkait hal ini. ICW hari ini mengaku diterima oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas dan Adnan Pandu Praja.

Tadi Pak Busyro bilang masalah divestasi saham 24 persen Newmont Nusa Tenggara sudah masuk ke penyelidikan, ujar Firdaus.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%