Senin, 14/05/2012 16:04 WIB

ICW Laporkan Dugaan Korupsi Pelepasan Saham Newmont ke KPK

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Pelepasan 24 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) beberapa waktu yang lalu disorot. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proses divestasi itu dan melaporkannya ke KPK.

ICW menilai pelepasan saham tersebut bermasalah dari awal karena proses pembentukan BUMD pembeli saham Newmont, PT Daerah Maju Bersaing (DMB) tanpa dasar hukum yang kuat.

Koordinator Divisi Pengawasan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, mengatakan pihaknya menduga ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pejabat daerah di provinsi NTB maupun di tingkat kabupaten dalam pembentukan PT DMB.

"KPK harus mulai masuk dari proses pembuatan raperda. KPK harus periksa gubernur, bupati serta pejabat yang ditunjuk menjadi perwakilan di BUMD," tutur Firdaus di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Jaksel, Senin (14/5/2012).

Tak hanya itu saja, berdasarkan data yang dilansir oleh ICW menilik dari laporan keuangan PT BRMS diketahui dividen yang diterima oleh kepemilikan saham 24 persen PT NNT pada 2010 hingga 2011 mencapai Rp 2,01 triliun. 75 Persennya senilai Rp 1,5 triliun masuk ke kantong PT Multi Capital. Adapun sisanya 25 persen senilai Rp 502,7 miliar masuk ke PT DMB.

Akan tetapi, pada kenyataannya berdasarkan laporan keuangan PT DMB total deviden yang diterima hanyalah USD 34 juta. Deviden tersebut masih dipotong hutang PT DMB ke Multi Capital. Sehingga yang diterima daerah hanyalah USD 7,38 juta. Artinya, ada kerugian negara senilai Rp 361 miliar.

Firdaus menambahkan ICW melaporkan Direksi PT NNT, Direksi PT DMB, dan juga Direksi PT Multi Capital terkait hal ini. ICW hari ini mengaku diterima oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas dan Adnan Pandu Praja.

“Tadi Pak Busyro bilang masalah divestasi saham 24 persen Newmont Nusa Tenggara sudah masuk ke penyelidikan,” ujar Firdaus.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjp/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%