Senin, 14/05/2012 16:04 WIB

ICW Laporkan Dugaan Korupsi Pelepasan Saham Newmont ke KPK

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Pelepasan 24 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) beberapa waktu yang lalu disorot. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proses divestasi itu dan melaporkannya ke KPK.

ICW menilai pelepasan saham tersebut bermasalah dari awal karena proses pembentukan BUMD pembeli saham Newmont, PT Daerah Maju Bersaing (DMB) tanpa dasar hukum yang kuat.

Koordinator Divisi Pengawasan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, mengatakan pihaknya menduga ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pejabat daerah di provinsi NTB maupun di tingkat kabupaten dalam pembentukan PT DMB.

"KPK harus mulai masuk dari proses pembuatan raperda. KPK harus periksa gubernur, bupati serta pejabat yang ditunjuk menjadi perwakilan di BUMD," tutur Firdaus di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Jaksel, Senin (14/5/2012).

Tak hanya itu saja, berdasarkan data yang dilansir oleh ICW menilik dari laporan keuangan PT BRMS diketahui dividen yang diterima oleh kepemilikan saham 24 persen PT NNT pada 2010 hingga 2011 mencapai Rp 2,01 triliun. 75 Persennya senilai Rp 1,5 triliun masuk ke kantong PT Multi Capital. Adapun sisanya 25 persen senilai Rp 502,7 miliar masuk ke PT DMB.

Akan tetapi, pada kenyataannya berdasarkan laporan keuangan PT DMB total deviden yang diterima hanyalah USD 34 juta. Deviden tersebut masih dipotong hutang PT DMB ke Multi Capital. Sehingga yang diterima daerah hanyalah USD 7,38 juta. Artinya, ada kerugian negara senilai Rp 361 miliar.

Firdaus menambahkan ICW melaporkan Direksi PT NNT, Direksi PT DMB, dan juga Direksi PT Multi Capital terkait hal ini. ICW hari ini mengaku diterima oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas dan Adnan Pandu Praja.

“Tadi Pak Busyro bilang masalah divestasi saham 24 persen Newmont Nusa Tenggara sudah masuk ke penyelidikan,” ujar Firdaus.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(fjp/rmd)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%