Minggu, 13/05/2012 18:59 WIB

Inilah Jubir Foke-Nara Jelang Kampanye Pilkada DKI

Septiana Ledyfia - detikNews
foto: detikcom
Jakarta - Ketua DPP Hanura Yuddy Chrisnandi dan beberapa politisi lainnya resmi menjadi juru bicara tim sukses pasangan cagub Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli. Apa yang membuat Yuddy mau menjadi jubir Foke?

"Saya harus yakin beliau tidak kena korupsi. Jika terkena korupsi saya menolak walaupun partai meminta. Saya diminta jadi jubir 2 bulan lalu," kata Yuddy kepada wartawan usai peresmian media center Foke-Nara di Jl Diponegoro, Jakarta, Minggu (13/5/2012).

Dalam pandangan Yuddy, tak banyak masyarakat tak tahu kinerja Foke. Hal ini karena Foke jarang tebar pesona di depan rakyat.

"Berhasil dan gagal relatif. Sosok Fauzi Bowo tidak gandrung pencitraan sehingga tidak pernah menggembar-gemborkan prestasinya. Ini juga jadi kelemahan karena membuat masyarakat tidak tahu prestasinya,"katanya.

Tak hanya Yuddy, Foke-Nara juga menunjuk sejumlah jubir lain. Seperti anggota Komisi IX DPR RI dari PD, Nova Rianti Yusuf.

"Karena ada program kesehatan jiwa. Karena Foke punya program itu. Karena di daerah-daerah nggak ada program itu. Saya mengharapkan lebih. Kedua, Gakin cuma ada di Jakarta. Sudah ditanya oleh dokter-dokter, mahal lho cuci darah itu, tapi di sini gratis," kata Nova.

Nova menilai ledakan penduduk di Jakarta luar biasa. Dia yakin Foke mampu mengatasinya.

"Salah satu model project Perda DKI terkait dengan KB gratis. Beneran sudah terlaksana di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Vasetomi juga gratis. Ada keberhasilan penting sesuai komisi saya," tandasnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nvt)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%