Detik.com News
Detik.com

Sabtu, 12/05/2012 03:56 WIB

Panwaslu Nilai 'Kampanye' Sebelum Penetapan Calon Tidak Salahi Aturan

M Rizki Maulana - detikNews
 Panwaslu Nilai Kampanye Sebelum Penetapan Calon Tidak Salahi Aturan
Jakarta - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI menyatakan 'kampanye' yang dilakukan para pasangan cagub-cawagub sebelum penetapan oleh KPU, bukanlah sebuah pelanggaran. Karena pada saat itu belum ada aturan mengenai kampanye.

"Ya saya rasa itu belum merupakan pelanggaran. Karena memang sebelum ditetapkan itu belum ada aturan yang mengikat," ujar Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta, Ramdhansyah, saat dihubungi detikcom, Sabtu (12/5/2012).

Menurut Ramdhansyah, sosialisasi atau kampanye yang dilakukan para pasangan calon sebelum ditetapkan KPU bukan sebagai pelanggaran. Namun mereka tidak bisa bebas untuk tahapan selanjutnya. Karena dengan sudah ditetapkan sebagai pasangan cagub-cawagub, mereka harus mengikuti aturan mengenai kampanye.

"Kita sudah mempunyai aturan tanggal 24 Juni-7 Juli adalah waktu kampanye. Diantara sebelum dan sesudah masa kampanye ada namanya masa tenang, mereka tidak boleh melanggar itu. Tetapi untuk kegiatan internal penguatan didalam partai dan pendukung, itu boleh saja," ucapnya.

Panwaslu juga menilai, dengan diperbolehkannya ada sosialisasi sebelum penetapan cagub-cawagub itu artinya menjunjung tinggi asas keadilan. Karena apabila calon pasangan tidak diperbolehkan untuk melakukan sosialiasi, maka otomatis yang dikenal oleh publik hanya calon tertentu saja.

"Sosialisasi sebelum penetapan itu kita anggap tidak ada masalah, kan itu juga untuk menjunjung fairness. Jika hanya pada saat kampanye apa cukup 14 hari untuk memperkenalkan kepada publik, selain incumbent?" terangnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan enam pasangan cagub-cawagub sebagai peserta yang sah Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar 11 Juli 2012 mendatang. Setelah penetapan ini, keenam pasangan calon tidak lagi leluasa bersosialisasi, apalagi jika mengarah kampanye.

"Setelah mereka terikat sebagai calon, mereka harus menuruti aturan main yang ada dalam peraturan yang ditetapkan," tutur Ketua Pokja Pencalonan KPU DKI Jakarta, Jamaluddin F Hasyim, di Kantor KPU Jakarta, Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta, Jumat (11/5).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(riz/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/05/2015 20:11 WIB
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Bappenas itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.
ProKontra Index »

'Bersihkan' Gelar Palsu, Periksa Semua Ijazah Anggota DPR!

Anggota DPR Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gelar doktor palsu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersikap tegas meminta ijazah semua anggota DPR diperiksa. Bila Anda setuju dengan usulan Fahri Hamzah, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%