detikcom
Sabtu, 12/05/2012 03:56 WIB

Panwaslu Nilai 'Kampanye' Sebelum Penetapan Calon Tidak Salahi Aturan

M Rizki Maulana - detikNews
Jakarta - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI menyatakan 'kampanye' yang dilakukan para pasangan cagub-cawagub sebelum penetapan oleh KPU, bukanlah sebuah pelanggaran. Karena pada saat itu belum ada aturan mengenai kampanye.

"Ya saya rasa itu belum merupakan pelanggaran. Karena memang sebelum ditetapkan itu belum ada aturan yang mengikat," ujar Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta, Ramdhansyah, saat dihubungi detikcom, Sabtu (12/5/2012).

Menurut Ramdhansyah, sosialisasi atau kampanye yang dilakukan para pasangan calon sebelum ditetapkan KPU bukan sebagai pelanggaran. Namun mereka tidak bisa bebas untuk tahapan selanjutnya. Karena dengan sudah ditetapkan sebagai pasangan cagub-cawagub, mereka harus mengikuti aturan mengenai kampanye.

"Kita sudah mempunyai aturan tanggal 24 Juni-7 Juli adalah waktu kampanye. Diantara sebelum dan sesudah masa kampanye ada namanya masa tenang, mereka tidak boleh melanggar itu. Tetapi untuk kegiatan internal penguatan didalam partai dan pendukung, itu boleh saja," ucapnya.

Panwaslu juga menilai, dengan diperbolehkannya ada sosialisasi sebelum penetapan cagub-cawagub itu artinya menjunjung tinggi asas keadilan. Karena apabila calon pasangan tidak diperbolehkan untuk melakukan sosialiasi, maka otomatis yang dikenal oleh publik hanya calon tertentu saja.

"Sosialisasi sebelum penetapan itu kita anggap tidak ada masalah, kan itu juga untuk menjunjung fairness. Jika hanya pada saat kampanye apa cukup 14 hari untuk memperkenalkan kepada publik, selain incumbent?" terangnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan enam pasangan cagub-cawagub sebagai peserta yang sah Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar 11 Juli 2012 mendatang. Setelah penetapan ini, keenam pasangan calon tidak lagi leluasa bersosialisasi, apalagi jika mengarah kampanye.

"Setelah mereka terikat sebagai calon, mereka harus menuruti aturan main yang ada dalam peraturan yang ditetapkan," tutur Ketua Pokja Pencalonan KPU DKI Jakarta, Jamaluddin F Hasyim, di Kantor KPU Jakarta, Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta, Jumat (11/5).


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(riz/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%