Kegagalan Pengadilan Ungkap Sponsor Cek Pelawat Jadi PR KPK

Jakarta - Vonis 2 tahun 6 bulan penjara yang diputuskan majelis hakim untuk Nunun Nurbaetie harus membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja ekstra keras mengungkap sponsor cek pelawat.

Anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan vonis Nunun, terdakwa perkara suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, masih menyisakan tugas besar bagi KPK. Kegagalan majelis hakim mengungkap penyedia ratusan cek pelawat untuk anggota DPR periode 1999-2004 harus diusut tuntas KPK.

"Karena pengadilan belum mengungkap secara gamblang siapa sponsor besar dibalik suap yang terjadi. Ini yang harus diusut KPK," ujar Didi, Rabu (9/5/2012) malam.

Politikus Partai Demokrat ini mempertanyakan kinerja majelis hakim yang menyidangkan perkara Nunun. Ada kesan hakim sengaja mengesampingkan poin penting atas kasus yang telah menyeret sejumlah anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR ke penjara.

"Seharusnya majelis hakim menggali lebih dalam. Apa kepentingan Nunun menyuap? Untuk kepentingan siapa dia menyuap? Kenapa majelis hakim tidak secara mendalam mengejar hal itu?" kritik dia.

Karenanya, vonis ini menjadi tolok ukur terhadap upaya pengusutan suap cek pelawat yang dilakukan KPK. "Sesegera mungkin perkara ini dituntaskan," ujar Didi.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor (9/5), majelis hakim juga mewajibkan Nunun membayar uang denda sebesar Rp 150 juta subsidair 3 bulan kurungan.
Nunun terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Pemberantasan Korupsi.



(fdn/fjp)