Detik.com News
Detik.com
Rabu, 09/05/2012 19:18 WIB

Sriwijaya Air: Peter Adler Bukan Karyawan, Hanya Konsultan

Mega Putra Ratya - detikNews
Sriwijaya Air: Peter Adler Bukan Karyawan, Hanya Konsultan
Jakarta - Daftar manifest (daftar isi) pesawat Sukhoi Superjet100 yang hilang kontak di daerah Gunung Salak, Jawa Barat, menyebut ada 36 penumpang. Salah satunya adalah Peter Adler dari Sriwijaya Air.

Ketika dikonfirmasi, Humas Sriwijaya Air, Agus Soejono mengenali nama Peter Adler. Menurutnya, Peter Adler bukan karyawan Sriwijaya Air melainkan seorang konsultan.

"Iya ada nama itu, tapi itu bukan orang Sriwijaya. Itu partner kita, dia sebagai konsultan," ujar Agus kepada detikcom, Rabu (9/5/2012).

Agus mengatakan Peter Adler berkewarganegaraan Amerika Serikat. Peter sendiri adalah pihak luar dari Sriwijaya Air.

"Kami belum dapat konfirmasi apakah dia mewakili kita atau tidak. Mungkin saja dia ikut acara itu dari yang lain," paparnya.

"Kami ada undangan juga, tapi kebetulan kami tidak ikut karena memang tidak ada rencana pembelian Sukhoi," ungkapnya.

Menurut Agus, Peter pernah menerbangkan pesawat Sriwijaya Air dari luar negeri ke Indonesia.

"Dia yang uji. Dia bawa dari Amerika ke Indonesia," kata Agus.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/mok)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%
MustRead close