Detik.com News
Detik.com

Selasa, 08/05/2012 12:52 WIB

KPK Undang 2 Pakar Hukum Internasional, Terkait Pemulangan Neneng?

Fajar Pratama - detikNews
KPK Undang 2 Pakar Hukum Internasional, Terkait Pemulangan Neneng?
Jakarta - KPK mengundang dua pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana dan Romli Atmasasmita. Apakah dua pakar ini diundang untuk dimintai pendapat terkait pemulangan Neneng Sri Wahyuni?

Romli datang hampir bersamaan dengan Hikmahanto. Dua orang ini mengaku diundang ke lantai dua KPK, tanpa memperinci lebih lanjut mengenai pertemuan yang akan dilakukan.

"Ya tidak perlu diungkaplah. Di undang ke lantai dua saja," tutur Hikmahanto kepada wartawan di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (8/5/2012).

KPK sendiri sebelumnya cukup sering memanggil pakar atau ahli guna membantu mereka memecahkan perkara. Sebelumnya, KPK pernah memanggil sejumlah pakar seperti ahli pengadaan barang dan jasa, pakar hukum pidana dan pakar kebijakan publik.

Ditanya mengenai bagaimana pendapatnya soal pemulangan Neneng, Hikmahanto memaparkan ekstradisi merupakan cara yang paling efektif. Pemerintah Indonesia harus memberitahukan terlebih dahulu ke otoritas Malaysia mengenai adanya seorang buron yang ada di negeri Jiran itu.

"Yang pasti adalah ekstradisi ya. Karena itu kan Yuridiksi negara lain. Kita harus tahu lokasinya di mana, lalu sampaikan ke otoritas Malaysia," papar Guru Besar Hukum Internasional dari UI ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/mok)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%