Selasa, 08/05/2012 12:52 WIB

KPK Undang 2 Pakar Hukum Internasional, Terkait Pemulangan Neneng?

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK mengundang dua pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana dan Romli Atmasasmita. Apakah dua pakar ini diundang untuk dimintai pendapat terkait pemulangan Neneng Sri Wahyuni?

Romli datang hampir bersamaan dengan Hikmahanto. Dua orang ini mengaku diundang ke lantai dua KPK, tanpa memperinci lebih lanjut mengenai pertemuan yang akan dilakukan.

"Ya tidak perlu diungkaplah. Di undang ke lantai dua saja," tutur Hikmahanto kepada wartawan di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (8/5/2012).

KPK sendiri sebelumnya cukup sering memanggil pakar atau ahli guna membantu mereka memecahkan perkara. Sebelumnya, KPK pernah memanggil sejumlah pakar seperti ahli pengadaan barang dan jasa, pakar hukum pidana dan pakar kebijakan publik.

Ditanya mengenai bagaimana pendapatnya soal pemulangan Neneng, Hikmahanto memaparkan ekstradisi merupakan cara yang paling efektif. Pemerintah Indonesia harus memberitahukan terlebih dahulu ke otoritas Malaysia mengenai adanya seorang buron yang ada di negeri Jiran itu.

"Yang pasti adalah ekstradisi ya. Karena itu kan Yuridiksi negara lain. Kita harus tahu lokasinya di mana, lalu sampaikan ke otoritas Malaysia," papar Guru Besar Hukum Internasional dari UI ini.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjp/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
40%
Kontra
60%