detikcom
Selasa, 08/05/2012 12:52 WIB

KPK Undang 2 Pakar Hukum Internasional, Terkait Pemulangan Neneng?

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK mengundang dua pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana dan Romli Atmasasmita. Apakah dua pakar ini diundang untuk dimintai pendapat terkait pemulangan Neneng Sri Wahyuni?

Romli datang hampir bersamaan dengan Hikmahanto. Dua orang ini mengaku diundang ke lantai dua KPK, tanpa memperinci lebih lanjut mengenai pertemuan yang akan dilakukan.

"Ya tidak perlu diungkaplah. Di undang ke lantai dua saja," tutur Hikmahanto kepada wartawan di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (8/5/2012).

KPK sendiri sebelumnya cukup sering memanggil pakar atau ahli guna membantu mereka memecahkan perkara. Sebelumnya, KPK pernah memanggil sejumlah pakar seperti ahli pengadaan barang dan jasa, pakar hukum pidana dan pakar kebijakan publik.

Ditanya mengenai bagaimana pendapatnya soal pemulangan Neneng, Hikmahanto memaparkan ekstradisi merupakan cara yang paling efektif. Pemerintah Indonesia harus memberitahukan terlebih dahulu ke otoritas Malaysia mengenai adanya seorang buron yang ada di negeri Jiran itu.

"Yang pasti adalah ekstradisi ya. Karena itu kan Yuridiksi negara lain. Kita harus tahu lokasinya di mana, lalu sampaikan ke otoritas Malaysia," papar Guru Besar Hukum Internasional dari UI ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%