Detik.com News
Detik.com
Selasa, 08/05/2012 12:52 WIB

KPK Undang 2 Pakar Hukum Internasional, Terkait Pemulangan Neneng?

Fajar Pratama - detikNews
KPK Undang 2 Pakar Hukum Internasional, Terkait Pemulangan Neneng?
Jakarta - KPK mengundang dua pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana dan Romli Atmasasmita. Apakah dua pakar ini diundang untuk dimintai pendapat terkait pemulangan Neneng Sri Wahyuni?

Romli datang hampir bersamaan dengan Hikmahanto. Dua orang ini mengaku diundang ke lantai dua KPK, tanpa memperinci lebih lanjut mengenai pertemuan yang akan dilakukan.

"Ya tidak perlu diungkaplah. Di undang ke lantai dua saja," tutur Hikmahanto kepada wartawan di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (8/5/2012).

KPK sendiri sebelumnya cukup sering memanggil pakar atau ahli guna membantu mereka memecahkan perkara. Sebelumnya, KPK pernah memanggil sejumlah pakar seperti ahli pengadaan barang dan jasa, pakar hukum pidana dan pakar kebijakan publik.

Ditanya mengenai bagaimana pendapatnya soal pemulangan Neneng, Hikmahanto memaparkan ekstradisi merupakan cara yang paling efektif. Pemerintah Indonesia harus memberitahukan terlebih dahulu ke otoritas Malaysia mengenai adanya seorang buron yang ada di negeri Jiran itu.

"Yang pasti adalah ekstradisi ya. Karena itu kan Yuridiksi negara lain. Kita harus tahu lokasinya di mana, lalu sampaikan ke otoritas Malaysia," papar Guru Besar Hukum Internasional dari UI ini.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/mok)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%