detikcom

Selasa, 08/05/2012 12:52 WIB

KPK Undang 2 Pakar Hukum Internasional, Terkait Pemulangan Neneng?

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK mengundang dua pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana dan Romli Atmasasmita. Apakah dua pakar ini diundang untuk dimintai pendapat terkait pemulangan Neneng Sri Wahyuni?

Romli datang hampir bersamaan dengan Hikmahanto. Dua orang ini mengaku diundang ke lantai dua KPK, tanpa memperinci lebih lanjut mengenai pertemuan yang akan dilakukan.

"Ya tidak perlu diungkaplah. Di undang ke lantai dua saja," tutur Hikmahanto kepada wartawan di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (8/5/2012).

KPK sendiri sebelumnya cukup sering memanggil pakar atau ahli guna membantu mereka memecahkan perkara. Sebelumnya, KPK pernah memanggil sejumlah pakar seperti ahli pengadaan barang dan jasa, pakar hukum pidana dan pakar kebijakan publik.

Ditanya mengenai bagaimana pendapatnya soal pemulangan Neneng, Hikmahanto memaparkan ekstradisi merupakan cara yang paling efektif. Pemerintah Indonesia harus memberitahukan terlebih dahulu ke otoritas Malaysia mengenai adanya seorang buron yang ada di negeri Jiran itu.

"Yang pasti adalah ekstradisi ya. Karena itu kan Yuridiksi negara lain. Kita harus tahu lokasinya di mana, lalu sampaikan ke otoritas Malaysia," papar Guru Besar Hukum Internasional dari UI ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%