Ulama Malaysia haramkan demonstrasi

Pemerintah mencurigai aksi demonstrasi bertujuan menggulingkan pemerintah

Ulama Malaysia telah mengeluarkan fatwa melarang umat muslim di negara itu melakukan demonstrasi.

Fatwa ini terbit tak lama setelah Perdana Menteri Najib Razak mengatakan unjuk rasa adalah upaya untuk menggulingkan pemerintah menjelang pemilihan umum.

"Membuat kerusuhan, menyebabkan gangguan dan merusak properti publik semua dilarang dalam Islam," kata ketua Komite Fatwa Nasional Abdul Shukor Husin pada media setempat seperti dikutip kantor berita AFP.

"Hal ini juga berlaku bagi segala niat untuk menggulingkan pemerintah terpilih dengan mengorganisir demonstrasi," kata dia.

Puluhan ribu orang turun ke jalan di ibukota Kuala Lumpur 28 April lalu menuntut pemilu bersih.

Mereka menerobos barikade dan terlibat bentrok dengan polisi yang menggunakan gas air mata dan air kimia untuk membubarkan massa. Lebih dari 500 orang ditangkap dalam kerusuhan itu.

Pemilu

Najib diperkirakan akan mengumumkan pemilu di bulan Juni yang diprediksi akan menjadi ajang persaingan ketat antara pemerintahan koalisi dan oposisi yang dipimpin Anwar Ibrahim.

Namun sejumlah analis mengatakan pemilu kemungkinan akan diundur menyusul aksi unjuk rasa April lalu.

Najib mengatakan aksi di Dataran Merdeka, yang didukung kelompok-kelompok oposisi, memiliki tujuan terselubung.

"Mereka ingin mengambil alih Dataran Merdeka, bukan untuk berunjuk rasa selama dua atau tiga jam, tetapi dua atau tiga hari atau bahkan lebih lama lagi untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa mengendalikan situasi," kata Najib pada kantor berita Bernama.

"Mereka ingin menjadikan Dataran Merdeka seperti Lapangan Tahrir di Mesir," kata dia.

Kepala polisi federal Ismail Omar mengatakan pada surat kabar Star bahwa polisi telah memulai penyelidikan untuk mencari dalang di balik upaya "kudeta" itu.

(bbc/bbc)