Senin, 07/05/2012 10:10 WIB
Anggota DPR Harus Kembalikan Senjata Apinya ke Polisi
"Kepala sama hitam, tetapi ancaman kan bisa saja berbeda-beda. Jadi saya tidak apriori mengatakan anggota DPR tidak perlu memiliki senjata api dan bagi yang sudah terlanjur memiliki harus diserahkan kepada aparat keamanan," kata Hajri kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2012).
Menurut Hajri, derajat keamanan di Indonesia tak terlampau menghawatirkan. Bagi Hajri, kepemilikan senjata api tidak diperlukan.
"Masing-masing mungkin saja menghadapi ancaman, tekanan, gangguan, dan hambatan yang berbedai-beda. Cuma dalam pengalaman hidup saya kok rasanya tidak perlu senjata api segala,"katanya.
Selama pengalamannya menjadi anggota DPR selama empat periode hingga saat ini tak pernah ada ancaman berlebihan. Baginya alasan teman-temannya di DPR menyimpan senjata api adalah berlebihan.
"Sejauh pengalaman hidup saya sebagai anggota DPR selama empat periode kok tidak perlu sampai harus memiliki senjata api untuk melindungi diri. Kalau unruk pribadi saya rasanya kok berlebihan alias lebay. Tapi saya tidak tahu dengan anggota-anggota DPR yang lainnya apakah memang benar sedemikian terancamnya jiwa mereka sehingga harus memiliki senjata api untuk melindungi diri dan keselamatan jiwanya,"tandasnya.
Sebelumnya anggota Komisi III DPR dari Partai Gerindra Martin Hutabarat menuturkan cukup banyak anggota DPR yang memiliki senjata api. Anggota DPR memiliki senjata api berizin untuk membela diri. Sementara menurut anggota Komisi III lainnya, Ahmad Yani, senjata api penting untuk perlindungan anggota DPR. Yani mengaku senjata api yang dimilikinya telah berizin dan hanya untuk olahraga menembak.
Simak rangkuman aneka berita penting dan menarik sepanjang hari ini di "Reportase Malam" Pukul 0.30 WIB hanya di TransTV
(van/mpr)
Baca Juga
Twitter Recommendation
-
Bebas Liburan Bareng XL, Yuk!
0 share this. -
Kabut Asap Bawa Berkah Bagi Sopir Taksi Singapura
0 share this. -
Jeritan Supir Angkot di Terminal Pulogebang, Dikala Harga BBM Naik
0 share this. -
Gantikan Bajaj Butut, Pemprov DKI Siapkan Bajaj Listrik Swedia
0 share this.
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru
Indeks Berita ยป
-
Kamis, 20/06/2013 01:30 WIB
Pintu Masuk Imigran Gelap Ada di Sepanjang Garis Pantai Indonesia
-
Kamis, 20/06/2013 01:28 WIB
Sidang Bioremediasi Chevron
Endah Rumbiyanti Curhat ke Hakim Soal Penetapan Tersangka
-
Kamis, 20/06/2013 01:16 WIB
Ketua FPD MPR: SBY Belum Tentu Setujui 3 Menteri PKS Disuruh Mundur
-
Kamis, 20/06/2013 00:40 WIB
Kabut Asap Bawa Berkah Bagi Sopir Taksi Singapura
-
Kamis, 20/06/2013 00:26 WIB
Jeritan Supir Angkot di Terminal Pulogebang, Dikala Harga BBM Naik
-
Kamis, 20/06/2013 00:40 WIB
Kabut Asap Bawa Berkah Bagi Sopir Taksi Singapura
-
Rabu, 19/06/2013 16:42 WIB
Jokowi Soal Kopaja: Ini Mobil atau Gerobak? Ngeremnya Pakai Doa
-
Rabu, 19/06/2013 13:07 WIB
Ini 5 Penampakan Aksi 'Tikus' di Bandara
-
Kamis, 20/06/2013 00:16 WIB
Gantikan Bajaj Butut, Pemprov DKI Siapkan Bajaj Listrik Swedia
-
Rabu, 19/06/2013 15:37 WIB
Saat Syekh Tifatul Dipanggil Bro
-
Rabu, 19/06/2013 11:27 WIB
Astaga! Ibu Hamil di Lembata Dimakan Buaya
-
Rabu, 19/06/2013 14:22 WIB
Saling Lontar Sindiran, Kubu Tifatul dan Anis Matta Adu Kuat di PKS?
-
Rabu, 19/06/2013 14:08 WIB
Celoteh Jokowi tentang Kecelakaan hingga Jarang Berbaju Lengan Pendek
-
429 Komentar
-
356 Komentar
-
260 Komentar
-
231 Komentar
-
207 Komentar
-
201 Komentar
-
196 Komentar
-
183 Komentar
-
Rabu, 19/06/2013 14:22 WIB
Penerus Mega di PDIP
Effendi Simbolon Buka-bukaan Soal Prospek Politik Prananda dan Puan
Prananda dan Puan Maharani disebut-sebut disiapkan menjadi penerus tahta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Anak kedua Mega, Prananda (43), diyakini sebagia pembawa ideologi kakeknya, Bung Karno.
ProKontra
Index »
Jokowi Lebih Dahsyat Nyapres di 2019
Pro
Kontra
MustRead
close
-
Rabu, 19/06/2013 21:17 WIB
Canda SBY untuk Para Capres 2014
-
Rabu, 19/06/2013 20:45 WIB
Pak Jokowi, Penjaga Pintu Air Belum Terima Gaji 3 Bulan
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · Kolom Kita · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer



_10.gif)





_5.gif)





_3.gif)

Mudik selalu dirindukan bagi setiap perantau. Tak terkecuali bagi Dirjen Perhubungan Darat Soeroyo Alimoeso. Beliau curhat tentang dirinya yang tidak pernah mudik dan susahnya mengatur pemudik.
Giatnya Pemerintah memperjuangkan munculnya regulasi (Peraturan Menteri Perindustrian) tentang Low Cost and Green Car (LCGC) bersama-sama DPR-RI membuktikan bahwa Pemerintah sekarang tidak pro angkutan umum.

