Senin, 07/05/2012 09:55 WIB

Kalangan Sipil Paling Banyak Pegang Senjata Api Jenis Peluru Karet

Indra Subagja - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Polisi mencatat ada ratusan senjata api yang dipegang kalangan sipil. Mulai dari pengusaha, pejabat negara, hingga pengacara. Umumnya mereka memegang senjata api berpeluru karet.

"Ada 3 jenis senjata api, peluru tajam, peluru karet, dan gas. Yang paling banyak peluru karet," terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto saat dikonfirmasi, Senin (7/5/2012).

Kalangan sipil itu mendapat senjata api dari importir. Kemudian mereka mengurus izinnya ke kepolisian. Tidak sembarang orang juga bisa mendapatkan senjata api itu.

"Harus lulus tes, kejiwaan, kemampuan dia menyimpang, sisi emosi," jelasnya.

Sejauh ini belum ada laporan soal ratusan senjata api legal yang disalahgunakan. "Ini baru kejadian pengusaha Iswahyudi saja," imbuh Rikwanto.

Dalam SKEP Kapolri bernomor 82/II/2004, ketentuan perorangan atau pejabat yang dapat diberikan izin untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk kepentingan bela diri adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pemerintah
a. Menteri/DPR/MPR RI
b. Sekjen/Irjen/Dirjen/Sekretaris Kabinet
c. Gubernur/wakil Gubernur/Sekwilda/Irwilprop/DPRD Provinsi
d. Walikota/Bupati
e. Instansi pemerintah golongan IV-BNext

Halaman 1 2

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(ndr/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%