detikcom
Senin, 07/05/2012 09:55 WIB

Kalangan Sipil Paling Banyak Pegang Senjata Api Jenis Peluru Karet

Indra Subagja - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Polisi mencatat ada ratusan senjata api yang dipegang kalangan sipil. Mulai dari pengusaha, pejabat negara, hingga pengacara. Umumnya mereka memegang senjata api berpeluru karet.

"Ada 3 jenis senjata api, peluru tajam, peluru karet, dan gas. Yang paling banyak peluru karet," terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto saat dikonfirmasi, Senin (7/5/2012).

Kalangan sipil itu mendapat senjata api dari importir. Kemudian mereka mengurus izinnya ke kepolisian. Tidak sembarang orang juga bisa mendapatkan senjata api itu.

"Harus lulus tes, kejiwaan, kemampuan dia menyimpang, sisi emosi," jelasnya.

Sejauh ini belum ada laporan soal ratusan senjata api legal yang disalahgunakan. "Ini baru kejadian pengusaha Iswahyudi saja," imbuh Rikwanto.

Dalam SKEP Kapolri bernomor 82/II/2004, ketentuan perorangan atau pejabat yang dapat diberikan izin untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk kepentingan bela diri adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pemerintah
a. Menteri/DPR/MPR RI
b. Sekjen/Irjen/Dirjen/Sekretaris Kabinet
c. Gubernur/wakil Gubernur/Sekwilda/Irwilprop/DPRD Provinsi
d. Walikota/Bupati
e. Instansi pemerintah golongan IV-BNext

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%