detikcom
Senin, 07/05/2012 09:55 WIB

Kalangan Sipil Paling Banyak Pegang Senjata Api Jenis Peluru Karet

Indra Subagja - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Polisi mencatat ada ratusan senjata api yang dipegang kalangan sipil. Mulai dari pengusaha, pejabat negara, hingga pengacara. Umumnya mereka memegang senjata api berpeluru karet.

"Ada 3 jenis senjata api, peluru tajam, peluru karet, dan gas. Yang paling banyak peluru karet," terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto saat dikonfirmasi, Senin (7/5/2012).

Kalangan sipil itu mendapat senjata api dari importir. Kemudian mereka mengurus izinnya ke kepolisian. Tidak sembarang orang juga bisa mendapatkan senjata api itu.

"Harus lulus tes, kejiwaan, kemampuan dia menyimpang, sisi emosi," jelasnya.

Sejauh ini belum ada laporan soal ratusan senjata api legal yang disalahgunakan. "Ini baru kejadian pengusaha Iswahyudi saja," imbuh Rikwanto.

Dalam SKEP Kapolri bernomor 82/II/2004, ketentuan perorangan atau pejabat yang dapat diberikan izin untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk kepentingan bela diri adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pemerintah
a. Menteri/DPR/MPR RI
b. Sekjen/Irjen/Dirjen/Sekretaris Kabinet
c. Gubernur/wakil Gubernur/Sekwilda/Irwilprop/DPRD Provinsi
d. Walikota/Bupati
e. Instansi pemerintah golongan IV-BNext

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ndr/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%