Detik.com News
Detik.com
Senin, 07/05/2012 09:55 WIB

Kalangan Sipil Paling Banyak Pegang Senjata Api Jenis Peluru Karet

Indra Subagja - detikNews
Halaman 1 dari 2
Kalangan Sipil Paling Banyak Pegang Senjata Api Jenis Peluru Karet
Jakarta - Polisi mencatat ada ratusan senjata api yang dipegang kalangan sipil. Mulai dari pengusaha, pejabat negara, hingga pengacara. Umumnya mereka memegang senjata api berpeluru karet.

"Ada 3 jenis senjata api, peluru tajam, peluru karet, dan gas. Yang paling banyak peluru karet," terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto saat dikonfirmasi, Senin (7/5/2012).

Kalangan sipil itu mendapat senjata api dari importir. Kemudian mereka mengurus izinnya ke kepolisian. Tidak sembarang orang juga bisa mendapatkan senjata api itu.

"Harus lulus tes, kejiwaan, kemampuan dia menyimpang, sisi emosi," jelasnya.

Sejauh ini belum ada laporan soal ratusan senjata api legal yang disalahgunakan. "Ini baru kejadian pengusaha Iswahyudi saja," imbuh Rikwanto.

Dalam SKEP Kapolri bernomor 82/II/2004, ketentuan perorangan atau pejabat yang dapat diberikan izin untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk kepentingan bela diri adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pemerintah
a. Menteri/DPR/MPR RI
b. Sekjen/Irjen/Dirjen/Sekretaris Kabinet
c. Gubernur/wakil Gubernur/Sekwilda/Irwilprop/DPRD Provinsi
d. Walikota/Bupati
e. Instansi pemerintah golongan IV-BNext

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%