Komisi III: Hanya untuk Gagah-gagahan, Cabut Izin Senjata Api!

Jakarta - Komisi III DPR meminta polisi mengevaluasi perizinan kepemilikan senjata api. Kalau ternyata si pemilik tak punya alasan kuat, lebih baik dicabut saja izinnya, ketimbang hanya untuk gagah-gagahan.

"Peredaran senjata apabila masyarakat di izinkan bisa memilikinya, harus betul-betul selektif dan bisa diawasi atau terkontrol oleh Polri penggunaannya sehingga tidak mudah disalahgunakan. Jangan pula digunakan untuk gagah-gagahan, untuk pamer atau untuk menakut-nakuti orang. Kalau dipakai untuk tujuan itu ya jelas sudah salah. Polri harus evaluasi lagi, kalau perlu cabut izinnya,"kata Martin.

Hal ini disampaikan Martin kepada detikcom, Minggu (6/5/2012).

Menurut Martin, sewaktu DPR berkunjung ke Aceh baru-baru ini, di Kodam dan di Polda sangat banyak senjata yang disimpan sebagai hasil penangkapan. Dipercaya masih banyak lagi yang beredar di masyarakat yang belum berhasil disita.

"Oleh karena itu supaya memberi rasa aman pada masyarakat, Polri perlu mengevaluasi sejauh mana kemampuan Polri dalam mengawasi penggunaan senjata yang beredar ini dan sejauh mana Undang-undang, Peraturan Kapolri atau aturan hukum yang ada cukup efektif digunakan untuk melindungi masyarakat dari efek negatif peredaran senjata selama ini," sarannya.

Dalam Raker Komisi III dengan Kapolri usai reses nanti, akan dibahas khusus soal perizinan senjata api ini. Menurut Martin, Polri bertanggungjawab penuh menjaga rasa aman masyarakat dari peredaran senjata api.

"Dalam Raker dengan Kapolri sesudah reses, masalah ini kami akan pertanyakan ke Kapolri agar masyarakat jangan dihantui ketakutan oleh peredaran senjata yang digunakan secara tidak bertanggung jawab,"tandasnya.

(van/van)