detikcom
Sabtu, 05/05/2012 07:35 WIB

Perang Poster dan Iklan, KPU DKI Ingatkan Cagub Agar Beretika

Ferdinan - detikNews
Ilustrasi (poster Hidayat Nur Wahid-Didik Rachbini)
Jakarta - Belum juga ditetapkan menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sejumlah kandidat yang berebut kursi Balai Kota mulai gencar berkampanye. Perang poster, spanduk dan iklan media massa dilakukan demi merebut suara pemilih di pemungutan suara 11 Juli 2012 mendatang.

Namun pemanasan jelang kampanye ini tidak melanggar aturan meski enam kandidat belum diumumkan memenuhi syarat sebagai calon dan ditentukan nomor urutnya. Menurut Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Dahlia Umar, meski tidak dilarang, para kandidat harus memiliki etika dalam mengampanyekan diri.

"Secara etika harusnya mereka menunggu dulu setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, karena nanti ada waktu untuk kampanyenya," kata Dahlia kepada detikcom, Sabtu (5/5/2012).

Sosialisasi melalui iklan dan pemasangan poster di jalanan Ibu Kota menurutnya berbeda halnya dengan liputan media massa. "Kalau media meliput kegiatan ataupun mengundang ke kantor redaksi untuk kemudian dibuatkan profilnya, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah beriklan itu melanggar etika, meski tidak ada larangannya," jelasnya.

Dahlia berharap pemilih akan memilih calon yang tepat, tidak terpengaruh isi iklan ataupun poster para bakal calon. "Biar pemilih yang menilai apakah calon sudah mampu memberikan pendidikan politik tentang kompetisi yang sehat," tukasnya.

Seperti diketahui dari enam kandidat, tiga di antaranya gencar melakukan pengenalan tahap awal ke masyarakat. Pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono yang diusung Golkar, PPP dan PDS memasang iklan di televisi dan radio bertajuk "Tiga Tahun Bisa".

Hal ini juga dilakukan oleh calon independen Faisal Basri dan Biem Benjamin, pasangan dari jalur independen yang juga memasang iklan di televisi. Sementara Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini menebar poster bertajuk "Ayo Beresin Jakarta" di sejumlah tembok dan tiang listrik di jalan Ibu Kota.



Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/fdn)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%