Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 05/05/2012 07:35 WIB

Perang Poster dan Iklan, KPU DKI Ingatkan Cagub Agar Beretika

Ferdinan - detikNews
Perang Poster dan Iklan, KPU DKI Ingatkan Cagub Agar Beretika Ilustrasi (poster Hidayat Nur Wahid-Didik Rachbini)
Jakarta - Belum juga ditetapkan menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sejumlah kandidat yang berebut kursi Balai Kota mulai gencar berkampanye. Perang poster, spanduk dan iklan media massa dilakukan demi merebut suara pemilih di pemungutan suara 11 Juli 2012 mendatang.

Namun pemanasan jelang kampanye ini tidak melanggar aturan meski enam kandidat belum diumumkan memenuhi syarat sebagai calon dan ditentukan nomor urutnya. Menurut Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Dahlia Umar, meski tidak dilarang, para kandidat harus memiliki etika dalam mengampanyekan diri.

"Secara etika harusnya mereka menunggu dulu setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, karena nanti ada waktu untuk kampanyenya," kata Dahlia kepada detikcom, Sabtu (5/5/2012).

Sosialisasi melalui iklan dan pemasangan poster di jalanan Ibu Kota menurutnya berbeda halnya dengan liputan media massa. "Kalau media meliput kegiatan ataupun mengundang ke kantor redaksi untuk kemudian dibuatkan profilnya, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah beriklan itu melanggar etika, meski tidak ada larangannya," jelasnya.

Dahlia berharap pemilih akan memilih calon yang tepat, tidak terpengaruh isi iklan ataupun poster para bakal calon. "Biar pemilih yang menilai apakah calon sudah mampu memberikan pendidikan politik tentang kompetisi yang sehat," tukasnya.

Seperti diketahui dari enam kandidat, tiga di antaranya gencar melakukan pengenalan tahap awal ke masyarakat. Pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono yang diusung Golkar, PPP dan PDS memasang iklan di televisi dan radio bertajuk "Tiga Tahun Bisa".

Hal ini juga dilakukan oleh calon independen Faisal Basri dan Biem Benjamin, pasangan dari jalur independen yang juga memasang iklan di televisi. Sementara Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini menebar poster bertajuk "Ayo Beresin Jakarta" di sejumlah tembok dan tiang listrik di jalan Ibu Kota.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/fdn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%