Sabtu, 05/05/2012 07:35 WIB

Perang Poster dan Iklan, KPU DKI Ingatkan Cagub Agar Beretika

Ferdinan - detikNews
Ilustrasi (poster Hidayat Nur Wahid-Didik Rachbini)
Jakarta - Belum juga ditetapkan menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sejumlah kandidat yang berebut kursi Balai Kota mulai gencar berkampanye. Perang poster, spanduk dan iklan media massa dilakukan demi merebut suara pemilih di pemungutan suara 11 Juli 2012 mendatang.

Namun pemanasan jelang kampanye ini tidak melanggar aturan meski enam kandidat belum diumumkan memenuhi syarat sebagai calon dan ditentukan nomor urutnya. Menurut Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Dahlia Umar, meski tidak dilarang, para kandidat harus memiliki etika dalam mengampanyekan diri.

"Secara etika harusnya mereka menunggu dulu setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, karena nanti ada waktu untuk kampanyenya," kata Dahlia kepada detikcom, Sabtu (5/5/2012).

Sosialisasi melalui iklan dan pemasangan poster di jalanan Ibu Kota menurutnya berbeda halnya dengan liputan media massa. "Kalau media meliput kegiatan ataupun mengundang ke kantor redaksi untuk kemudian dibuatkan profilnya, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah beriklan itu melanggar etika, meski tidak ada larangannya," jelasnya.

Dahlia berharap pemilih akan memilih calon yang tepat, tidak terpengaruh isi iklan ataupun poster para bakal calon. "Biar pemilih yang menilai apakah calon sudah mampu memberikan pendidikan politik tentang kompetisi yang sehat," tukasnya.

Seperti diketahui dari enam kandidat, tiga di antaranya gencar melakukan pengenalan tahap awal ke masyarakat. Pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono yang diusung Golkar, PPP dan PDS memasang iklan di televisi dan radio bertajuk "Tiga Tahun Bisa".

Hal ini juga dilakukan oleh calon independen Faisal Basri dan Biem Benjamin, pasangan dari jalur independen yang juga memasang iklan di televisi. Sementara Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini menebar poster bertajuk "Ayo Beresin Jakarta" di sejumlah tembok dan tiang listrik di jalan Ibu Kota.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fdn/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%
MustRead close