detikcom
Jumat, 04/05/2012 14:10 WIB

Ternyata, Warga Sipil di Indonesia Boleh Miliki Senjata Api

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Anda warga sipil dan ingin memiliki senjata api? Semuanya mungkin terjadi, asal bisa mendapatkan izin dari polisi. Cara mendapatkan izinnya pun mudah. Tinggal datang saja ke Mabes Polri. Apabila semua syarat dan perizinan dipenuhi, pistol bisa dipegang. Dor!

"Bisa, di Mabes Polri," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung S Rajab saat ditanya apakah masyarakat sipil masih bisa mengurus izin kepemilikan senjata api atau tidak, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (4/5/2012).

Untung mengatakan, masyarakat sipil bisa mengurus izin kepemilikan senjata api dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun, lanjutnya, untuk mendapatkan perizinan tersebut harus jelas keperluannya apa memegang senjata api tersebut. Di samping itu, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi si pemohon.

"Apa perlunya, siapa dia, pekerjaannya apa, itu harus jelas," katanya.

Bila sipil masih dipernolehkan memiliki senjata api, berarti SKEP Kapolri bernomor :1117/8/2005 sudah tidak berlaku lagi?

"Kepada siapa dulu, kalau untuk latihan, untuk apa, untuk olah raga atau untuk berburu karena ada aturannya," jawab Kapolda.

Kepemilikan senjata api di kalangan sipil dinilai membahayakan. Alasannya, tidak sedikit pemilik senjata api itu menyalahgunakan kepemilikan senjata api tersebut. Senjata api digunakan untuk gagah-gagahan, menakut-takuti warga dengan mengumbar tembakan dan penodongan dan tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk aksi kejahatan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mei/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%