detikcom
Kamis, 03/05/2012 21:32 WIB

Muhammad Yasin, Bapak Brimob Polri Meninggal Dunia

Rivki - detikNews
Muhammad Yasin (dok: Polri.go.id)
Jakarta - Indonesia kembali kehilangan putra terbaik bangsa, Muhammad Yasin, yang dikenal sebagai Bapak Brimob Polri. Muhamamd Yasin menghembuskan nafas terakhir pukul 15.30 WIB sore tadi. Almarhum meninggal dalam usia 92 tahun di RS Polri Kramat Jati.

"Beliau meninggal tadi sore tadi, Bapak merupakan salah satu pejuang kemerdekaan kita juga," tutur Humas Mako Brimob Kelapa Dua, AKBP Budiman, saat dihubungi detikcom, Kamis (3/5/2012).

Muhammad Yasin menyandang pangkat terakhir sebagai Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol). Selain itu, almarhum juga dikenal sebagai Bapak Brimob Polri karena dia sebagai pucuk pimpinan pertama satuan tersebut.

Rencananya, alamarhum akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Jumat (4/5/2012). Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan memimpin upacara pemakan tersebut.

"Besok siang akan dimakamkan di TMP Kalibata, Pak Kapolri akan pimpin upacaranya," terang Budiman.

Dikutip dari situs www.museum.polri.go.id, sosok kelahiran Sulawesi ini menunjukkan prestasi cemerlang ketika menjalankan tugas dari Kapolri Jenderal Raden Said Soekanto Tjokrodimodjo untuk membentuk Brigade Mobil, tahun 1946.

Muhammad Yasin menjabat Kepala Kepolisian di Karesidenan Malang. Kesatuan yang diresmikan pada 14 November 1946 di Purwokerto ini berjasa mengatasi ancaman keamanan dan ketertiban seperti pada peristiwa Agresi Militer Belanda dan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung, serta pengamanan jalan di wilayah Jawa Barat dari ancaman gerombolan DI/TII .



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%