Kamis, 03/05/2012 14:45 WIB

LSM Minta SBY Hentikan Reklamasi karena Rusak Lingkungan

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta secara tegas menghentikan reklamasi pantai di berbagai wilayah pesisir di Indonesia saat ini. SBY juga diminta menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden mengenai reklamasi tersebut.

"Gerakan Rakyat Anti Reklamasi Pantai (GeRASI) mendesak Presiden SBY untuk menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Reklamasi," kata dinamisator GeRASI, Slamet Daroyni, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (3/5/2012).

Menurut penggiat lingkungan ini, pengerukan pasir laut di perairan dekat Pulau Sangiang, Anyer, Banten, sebanyak 3,5 juta m3 sejak 2011 berakibat pada kehancuran ekosistem pesisir dan laut setempat. Seperti tingginya tingkat kekeruhan air, rusaknya rumpon nelayan, dan abrasi pantai setinggi 65 cm.

"Daratan sepanjang 1 km dan selebar 200-400 meter di Tanjung Kelor, Tanjung Baru, dan Manggar Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur, telah berubah menjadi lautan pasca pengerukan pasir. Pasir ini memasok bahan uruk pembangunan coastal road dan pusat bisnis di pesisir Kota Balikpapan," ujar Slamet.

Dia juga mencontohkan 16 kapal tongkang pasir yang mengangkut pasir Bangka Belitung untuk mereklamasi pantai utara Jakarta. Setiap satu unit kapal tongkang memuat sebanyak 4 ribu m3 atau sedikitnya 320 ribu m3/bulan. "Penambangan pasir di perairan Bangka Belitung telah berlangsung sejak 10 tahun silam," ungkap Slamet.

Dia berpandangan, praktek reklamasi pantai terbukti merusak ekosistem lingkungan hidup, baik di kawasan yang akan direklamasi maupun kawasan asal bahan uruk untuk mereklamasi pantai. Hal ini berakibat penggusuran nelayan dan masyarakat pesisir juga dilakukan.

"Kami mendesak SBY untuk memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di NKRI," dorong Slamet.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%