detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 06:08 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 03/05/2012 14:45 WIB

LSM Minta SBY Hentikan Reklamasi karena Rusak Lingkungan

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta secara tegas menghentikan reklamasi pantai di berbagai wilayah pesisir di Indonesia saat ini. SBY juga diminta menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden mengenai reklamasi tersebut.

"Gerakan Rakyat Anti Reklamasi Pantai (GeRASI) mendesak Presiden SBY untuk menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Reklamasi," kata dinamisator GeRASI, Slamet Daroyni, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (3/5/2012).

Menurut penggiat lingkungan ini, pengerukan pasir laut di perairan dekat Pulau Sangiang, Anyer, Banten, sebanyak 3,5 juta m3 sejak 2011 berakibat pada kehancuran ekosistem pesisir dan laut setempat. Seperti tingginya tingkat kekeruhan air, rusaknya rumpon nelayan, dan abrasi pantai setinggi 65 cm.

"Daratan sepanjang 1 km dan selebar 200-400 meter di Tanjung Kelor, Tanjung Baru, dan Manggar Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur, telah berubah menjadi lautan pasca pengerukan pasir. Pasir ini memasok bahan uruk pembangunan coastal road dan pusat bisnis di pesisir Kota Balikpapan," ujar Slamet.

Dia juga mencontohkan 16 kapal tongkang pasir yang mengangkut pasir Bangka Belitung untuk mereklamasi pantai utara Jakarta. Setiap satu unit kapal tongkang memuat sebanyak 4 ribu m3 atau sedikitnya 320 ribu m3/bulan. "Penambangan pasir di perairan Bangka Belitung telah berlangsung sejak 10 tahun silam," ungkap Slamet.

Dia berpandangan, praktek reklamasi pantai terbukti merusak ekosistem lingkungan hidup, baik di kawasan yang akan direklamasi maupun kawasan asal bahan uruk untuk mereklamasi pantai. Hal ini berakibat penggusuran nelayan dan masyarakat pesisir juga dilakukan.

"Kami mendesak SBY untuk memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di NKRI," dorong Slamet.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(asp/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%