Detik.com News
Detik.com
Rabu, 02/05/2012 13:49 WIB

TNI: Pemotor di 'Koboy Palmerah' Tidak Punya SIM C

Indra Subagja - detikNews
TNI: Pemotor di Koboy Palmerah Tidak Punya SIM C
Jakarta - Bukan bermaksud membenarkan tindakan sang kapten 'Koboy Palmerah', tetapi TNI mendapatkan bukti pemotor dalam insiden itu tidak memiliki SIM C. Padahal SIM C itu syarat wajib untuk mengendarai motor.

"Pemotor itu hanya punya SIM A, tidak punya SIM C," kata Kasubdit Penum TNI AD, Kolonel Zaenal Muttaqin saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (2/5/2012).

Zaenal yakin soal kepemilikan SIM C itu, karena identitas pemotor itu diambil oleh sang kapten. Jadi, hanya SIM A dan STNK sang pemotor saja yang diambil dari pemotor.

"Saksi-saksi sudah kita periksa terkait kejadian itu. Ada juga satpam yang kita periksa," tuturnya.

Dalam video di youtube yang di-upload pada 30 April lalu, sesuai dengan tanggal peristiwa itu terjadi, seorang kapten TNI yang menggunakan Toyota Avanza terlibat cekcok dengan pemotor yang menggunakan Vespa Piaggio di kawasan Palmerah.

Sang kapten menggunakan pistol dan sejenis tongkat tampak mengintimidasi pemotor yang memakai helm dan berkaus biru dengan celana pendek. Cekcok itu terjadi karena insiden penyerobotan jalur. Pemotor tampak berani 'melayani' sang kapten.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%